jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Irham Buana Nasution menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar sembilan jam, Jaumat (22/11).
Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar.
BACA JUGA: Hukuman Gayus Tambunan Tetap 30 Tahun
Namun, Irham enggan berkomentar mengenai pemeriksaannya kali ini di lembaga antikorupsi itu. "Aku enggak bisa jelaskan karena itu materi," kata Irham di KPK, Jakarta, Jumat (22/11).
Ketika ditanyakan mengenai kabar bahwa istrinya kerap mentransfer dana ke Akil, Irham mengaku tidak mengetahuinya. Apalagi hal itu juga tidak ditanyakan penyidik.
BACA JUGA: BPPT Tawarkan Sistem Informasi Khusus pada Pemerintah
"Belum tahu, belum ada pertanyaan itu," kata Irham yang tampak mengenakan kemeja batik.
Kendati demikian, Irham tidak membantah jika dirinya kerap bepergian bersama Akil. Namun, hal itu terkait persoalan akademis semata.
BACA JUGA: Peretas Situs Australia Belum Tentu Orang Indonesia
"Oh kalau soal itu, dia kan penguji saya. Itu aja. Penguji S3 di USU (Universitas Sumatera Utara). Jadi wajarlah kalau sering ketemu dan sebagainya," kata Irham.
Irham pun enggan menjawab apakah dirinya dikonfirmasi penyidik KPK soal Pilkada di daerah Sumatera Utara. "Nantilah nanti," katanya.
Seperti diketahui, Akil telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten di MK.
Suami Ratu Rita Akil ini juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan penanganan perkara Pilkada di lingkungan MK.
Penerimaan hadiah itu di luar Pilkada Gunung Mas dan Lebak. Selain itu, Akil juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.
Namun, sejumlah sumber menyebutkan, Irham menjadi semacam "broker" dalam penanganan sengketa pemilukada di wilayah Sumut, yang perkaranya di MK melibatkan Akil sebagai panelnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Hukum Golkar Banten Jadi Sorotan Dewan Pertimbangan
Redaktur : Tim Redaksi