jpnn.com, MALANG - Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan bisa membantu siswa memenuhi kebutuhan sekolah. Namun, hasil pantauan Dinas Pendidikan Kota Malang, banyak penerima KIP justru menggunakan dana KIP untuk membeli barang lain ketimbang untuk pendidikan.
”Mereka (orang tua) melihat anaknya dapat uang, bukannya untuk pendidikan, tapi bapaknya minta untuk beli ini dan itu,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM.
BACA JUGA: PIP Tingkatkan Angka Partisipasi Pendidikan Dasar dan Menengah
Dia melanjutkan, program KIP ini juga menjadi sumber kegalauan tersendiri bagi penerimanya. Antara diperuntukkan bagi dana pendidikan atau kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak lagi. Untuk itu, setiap realisasi KIP, dinas pendidikan terus menyosialisasikan wali murid agar sadar fungsi KIP.
Kadang, Zubaidah menyatakan, ada anak-anak yang ingin membeli sepatu atau buku tulis, uangnya kadang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti beras, bensin, dan kebutuhan lain. ”Kalau kami tetap mengarahkan, namun orang tuanya memaksa, bagaimana?” ujarnya.
BACA JUGA: Dukungan Para Ibu Bawa Energi Positif untuk Jokowi - Maruf
Sayangnya, untuk pemantauan penggunaan KIP bukan dalam koridor pengawasannya dan pihaknya tidak bisa berbuat banyak kecuali terus mengingatkan fungsi utama program KIP.
Terkait realisasi KIP di Malang baru mencapai 80 persen saja. Sisanya, masih terbentur kendala yang menyebabkan sebarannya menjadi kurang optimal. ”Waktu dievaluasi, yang belum menerima itu katakanlah ketika menerima KIP itu SD, tapi sekarang sudah lulus, dia tidak melanjutkan di Malang melainkan ke luar kota,” kata Ida, sapaan akrabnya.
BACA JUGA: Penyaluran KIP di 2018 Telah Lampau Target
Selain itu, faktor sinkronisasi antara data sekolah dan data bank juga menjadi persoalan lain yang membuat penyebaran KIP belum merata. ”Namanya benar, tapi nomornya tidak sama. Sehingga tidak bisa dicairkan,” ucap dia.
Akhirnya, pihaknya mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melacak beberapa anak, berikut ditanyakan masalah apa yang menghambat. Kendati demikian, dia tidak bisa menyebutkan rincian detail perihal berapa jumlah penerima yang bermasalah.
BACA JUGA: Digital Bisnis jadi Prodi Favorit
Terakhir, pada Mei 2018 lalu ada pemberian KIP kepada 30.376 orang. Untuk siswa SD, bantuan yang diberikan sebesar Rp 450 ribu. Siswa SMP sebesar Rp 750 ribu, dan Rp 1 juta untuk siswa SMA.
Namun ini bukanlah jumlah total hingga saat ini, sebab dia tidak ingat pasti karena banyaknya murid di Malang. ”Saya sedang tidak membawa petanya, jadi sekian yang sudah mutasi, sekian yang ada kendala. Soalnya kami punya murid itu hampir seratus sekian ribu. Yang menerima KIP, belasan ribu,” ujarnya.
Sementara itu, dia juga mengapresiasi pihak-pihak yang sadar bahwa dirinya tidak berhak atas KIP, lantas enggan menerimanya. ”Kemarin saya lihat karena memang tidak tepat, yang bersangkutan juga tidak mau ambil. Ada yang begitu. Akhirnya dari bank mengembalikan,” ujarnya. (san/c1/mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Sudah Terbukti, tapi Ada Pihak Tak Mau Mensyukurinya
Redaktur & Reporter : Soetomo