jpnn.com, WONOSOBO - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
Implementasi PIP dengan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan langkah nyata jangka panjang yang bisa mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo Baru Beri Janji, tetapi Harus Bisa Bantah Klaim Keberhasilan Jokowi
Target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI sebesar 91,3 persen pada 2014 diharapkan meningkat pada 2019 menjadi 94,8 persen.
Tingkat SMP/MTs 79,4 persen pada 2014 79,4 persen menjadi 82 persen pada 2019.
BACA JUGA: PIP Efektif Pangkas Angka Putus Sekolah
Sementara itu, SMA/MA/SMK 55,3 persen pada 2014 menjadi 67,5 persen pada 2019.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan, PIP dinilai sebagai program layanan pemerintah yang sangat menyentuh kepentingan masyarakat selain program Kartu Indonesia Sehat (KIS).
BACA JUGA: Bikin Puisi Lagi, Fadli Zon: di Kolong Ketemu Hantu Kecebong
’’Ini bisa dibuktikan dengan dampaknya yang sangat signifikan. Sangat memengaruhi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan,’’ terang Muhadjir dalam Taklimat Media Penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Rabu (13/2).
Karena itu, lanjut Muhadjir, ke depan pemerintah memperkuat PIP dengan wajib belajar (wajar) 12 tahun.
’’Sesuai dengan amanat presiden, PIP akan diperluas kepada anak-anak yang juga mengikuti pendidikan di lembaga kursus PAUD Dikmas. Dengan begitu, diharapkan bisa memperbesar jumlah peserta didik dan memperkuat target pemerintah,’’ jelas Muhadjir.
Namun, dia menegaskan akan terus menata ulang dan mengevaluasi penyaluran atau distribusi KIP.
Dengan demikian, pemerintah bisa menjamin penyaluran KIP tepat sasaran, tidak ada siswa yang drop out dan terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan keberhasilan PIP, pemerintah daerah turut mengapresiasi.
’’PIP telah membuktikan mampu membantu masyarakat yang nasib ekonominya tidak bagus. Dengan adanya PIP dan penyerahan KIP, anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah,’’ ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah.
Dia membeberkan, distribusi KIP di Kota Malang, Jawa Timur, hingga saat ini mencapai 80 persen.
Dia mengakui, beberapa masyarakat belum menerima bantuan pendidikan itu karena siswa calon penerima KIP sudah lulus dan banyak yang pindah serta melanjutkan sekolah ke luar kota.
Senada dengan Zubaidah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rahman menerangkan, pelaksanaan PIP di daerahnya tak mengalami kendala berarti.
Menurut dia, penyaluran KIP juga telah dilakukan sesuai dengan dapodik.
’’Yang berhak menerima secara otomatis semuanya sudah menerima. Tidak ada masalah,’’ ujar Saiful.
Saiful melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana memberikan bantuan pendidikan dengan membebaskan SPP untuk seluruh siswa SMA/SMK negeri dan swasta se-Jawa Timur.
Dia menyatakan, rencana tersebut tak lain merupakan salah satu bentuk dukungan Pemprov Jawa Timur terhadap program KIP oleh pemerintah pusat.
’’Diharapkan, kebijakan ini nanti bisa membantu masyarakat dalam memperoleh hak wajib belajar (wajar) sembilan tahun hingga wajar 12 tahun,’’ imbuh Saiful. (tih/wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengenal Baik Jokowi, Ustaz Yusuf Mansur Juga Doakan Prabowo-Sandi
Redaktur : Tim Redaksi