jpnn.com - JAKARTA - Bank Mandiri dalam rencana rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 21 Mei nanti sudah membatalkan adanya pembahasan agenda akuisisi terhadap Bank Tabungan Negara (BTN), Namun pro dan kontra terus mengiringi wacana yang sebelumnya dikemukakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Kepastian pembatalan agenda akuisisi yang baru diketahui pada Selasa (6/5) kemarin saat keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) itu pun langsung ditanggapi sinis oleh Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Jefirstson Riwu Kowe.
BACA JUGA: Menkeu: BBM Sulit Naik
Pasalnya, rencana akuisisi dinilai malah makin menguatkan kedua perusahaan perbankan plat merah itu.
"Saya heran, kenapa rencana Pak Dahlan Iskan yang baik itu harus dibatalkan cuma hanya karena kecaman dari serikat pekerja BTN. Padahal, akuisisi itu menurut saya baik bagi penguatan perusahaan kedua belah pihak itu," katanya kepada INDOPOS (JPNN Grup), Jumat (9/5).
BACA JUGA: OJK Minta Syariah BPD Bermodal Cekak Merger
Pria yang pada pemilu legislatif 2014 ini terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari dapil NTT II menegaskan, rencana akuisisi ini sebagai legacy (warisan) berharga yang ditinggalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebab, akuisisi dan konsolidasi perbankan menjadi langkah penting untuk perkembangan ekonomi Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Pendapatan Tol Kebon Jeruk-Penjaringan Naik Rp 80 Juta Per Hari
"Dari sekian banyak legacy berharga yang ditinggalkan SBY di masa pemerintahannya, akuisisi BTN termasuk (legacy berharga)," katanya.
Pria yang akrab disapa Jeffry itu pun menegaskan akuisisi adalah langkah yang penting untuk perkembangan ekonomi.
"Alasan penolakan akuisisi ini benar-benar tidak masuk akal. Janganlah kita memolitisir urusan ekonomi, bisa hancur nanti perekonomian kita," ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Forum Pengusaha Muda Nahdlatul Ulama (FSPMNU), M Faizin. Dalam rilisnya, Ia pun menyayangkan adanya penundaan akuisisi itu.
"Pemerintah harus punya dasar kebijakan yang tegas. Bukan merupakan pengaruh dan tekanan SP BTN," ujar Faizin.
Dia menilai, sikap pemerintah itu sangat menjatuhkan wibawa pemerintah. Terlebih landasan menerima tuntutan SP BTN tidak juga rasional. Hanya menimbang pengaruh akuisisi dilakukan secepatnya.
"Faktanya itu BTN tidak mampu memenuhi amanah penyediaan fasilitas perumahan bagi masyarakat karena modal yang kurang. Lihat saja produktivitas karyawan BTN yang kalah jauh dibanding tiga bank besar lainnya. Bersama bank Mandiri, justru BTN akan semakin jauh berkembang," ujar dia.
Penolakan SP BTN dengan menyerang Meneg BUMN Dahlan Iskan dalam rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri dinilai bernuansa politis.
Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Saburmusi) Jakarta, Ramadhan Isa menilai hal tersebut sudah kebablasan dan merugikan kepentingan nasional.
"Sikap penolakan ini jelas dilandasi ketidakpahaman akan pentingnya menyelamatkan BTN menjadi bank yang perform," ujarnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dhani ini mengatakan, sudah tugas Dahlan Iskan untuk mengonsolidasi BUMN agar siap menghadapi MEA 2015. "Tuduhan insider trading terhadap Dahlan untuk menggoreng saham BTN amat menggelikan," sindirnya.
Menurut dia, teguran OJK terhadap BTN karena tingkat NPL yang tinggi seharusnya membuka mata pemerintah betapa pentingnya menyehatkan BTN dan menyerahkannya ke BUMN yang lebih sehat.
Dhani mengecam sikap pemerintah yang mengambil jalan kompromi, bahkan ‘tunduk’ dengan desakan SP BTN. Ketakutan tersebut dinilai tidak berdasar daripada berpikir jernih untuk konsolidasi perbankan nasional.
"Baru sebatas wacana, tapi sekarang Serikat Pekerja Pegadaian sudah menyuarakan penolakan akuisisi oleh BRI. Ini akan menjadi preseden buruk bagi setiap kebijakan pemerintah," tegas dia menambahkan. (**)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Diminta Serahkan Seluruh Saham Pertagas ke PGN
Redaktur : Tim Redaksi