JAKARTA -- Tahapan krusial upaya pengambialihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) oleh pemerintah RI telah terjadiPemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp2 trilun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang.
Dana sebesar Rp2 triliun itu telah disepakati dimasukkan ke dalam RAPBN 2012 dan telah diketok palu di DPR, kemarin (28/10).
Kesepakatan penyiapan dana Rp2 triliun itu sendiri diambil melalui rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berlangsung Kamis (27/10) tengah malam menjelang Jumat (28/10) dini hari. Dengan kata lain, hanya selang sehari sebelum RUU APBN 2012 diketok palu lewat paripurna dewan.
"Kementrian BUMN dan Komisi VI DPR sepakat menyediakan Rp2 triliun untuk penguasaan 100 persen saham mitra PT Inalum, yang 58,88 persen itu," ujar Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada koran ini, kemarin.
Lebih lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, keputusan tersebut diambil secara bulat
BACA JUGA: APBN 2012 Defisit Rp124 Triliun
Seluruh anggota komisi yang membidangi masalah industri dan perdagangan itu tidak akan yang menolak pemerintah RI menguasai 100 persen saham InalumDana Rp2 triliun itu, lanjut anggota DPR dari dapil Sumut itu, nantinya menjadi dasar untuk proses negosiasi dengan konsorsium Jepang. Kalau toh misalnya dana itu nantinya masih kurang, maka akan dialokasikan lagi di APBN-Perubahan
BACA JUGA: BBM Tak Naik, Anggaran Diblokir
"Karena DPR suaranya bulat, tak ada yang sumir
Bagaimana dengan jatah saham Pemprov dan 10 kabupaten/kota di sekitar danau Toba? Nasril mengatakan, dalam rapat dengan Kementrian BUMN yang berlangsung hingga tengah malam itu, belum secara spesifik dibahas jatah saham pemda
BACA JUGA: Besan SBY, Investasi Air Bersih
Hanya saja, lanjutnya, saat itu sudah muncul desakan agar pemda mendapat jatah saham."Soal pembagian saham, belum dibahasTapi sudah sampaikan aspirasi masyarakat Sumut, bahwa pemda harus dilibatkan," ujarnya.
Mengenai siapa nanti yang akan mengelolannya, juga belum dibicarakan"Tapi saya sudah meminta kepala pemerintah, jika nantinya pengelolanya berbentuk BUMN baru, agar ada alokasi saham untuk pemda," kata Nasril.
Dengan telah teralokasikannya dana Rp2 triliun di APBN itu, maka peluang PT Toba Sejahtera yang telah menyiapkan dana US$ 700 juta untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum, tampaknya sudah tertutup
Presiden Komisaris Toba Sejahtera Luhut Binsar Pandjaitan pada Januari 2011 lalu menyebutkan, dana itu berasal dari Deutsche Bank dan BNP Paribas.
Sebelumnya diberitakan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mendorong Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, ikut terlibat dalam pengelolaan PT Inalum pascahabis kontrak dengan perusahaan Jepang pada 2013
Pakar pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, untuk bisa mendapatkan dana, bisa saja pemprov dan 10 kabupaten/kota sejak sekarang mengurangi belanja APBD-nya, untuk dikumpulkan sebagai penyertaan modal ke Inalum.
Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahunInvestasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan IIPemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sulit Ungkap Mafia BBM
Redaktur : Tim Redaksi