KENDARI--Lemahnya pengawasan dari pihak pertamina, maupun pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi penyebab utama terjadinya indikasi mafia Bahan Bakar Minyak (BBM)Siapa pelaku atau dalang utamanya harusnya bisa terungkap, agar antrian BBM terutama jenis solar tidak lagi terjadi.
"Kalau disinyalir bahwa kelangkaan solar akibat mafia, sangat sulit mengungkapnya
BACA JUGA: Beras Raskin Berkutu
Sebab, ini merupakan ruang yang gelap yang memerlukan kinerja ekstra,"ujar wakil ketua DPRD Sultra Sabaruddin Labamba kemarin.Ketua Panitia Kerja (Panja) BBM DPRD Sultra ini menjelaskan, untuk pengungkapan harus ada langkah tepat, tegas dan strategis dari pihak pertamina dalam memberikan sanksi terhadap SPBU yang beroperasi atau melakukan permainan
BACA JUGA: Pertamina-PLN Bangun Infrastruktur Gas
Misalnya, dalam penyaluran BBM untuk kepentingan industri atau pertambangan dibuktikan dengan surat resmi dari depot pertamina berapa pemakain dan pengambilan setiap harinya."Sekarang saya mau tanya
BACA JUGA: Tolak Transaksi Newmont, DPR Surati Presiden
Tidak melalui lagi SPBUMereka para perusahaan tambang harusnya dipidanakan jika terbukti menggunakan BBM Subsidi untuk rakyat kalangan bawah, atau mereka mengambil di SPBU,"tandasnyaLantas mengapa terjadi antrian BBM ? Sabaruddin menjelaskan, untuk perampokan BBM solar bersubsidi yang terjadi di setiap SPBU, rata-rata yang ditemukan oleh pertamina adalah jenis tangki yang digandakan dari kendaraan yang sudah termodifikasi, atau pembelian dalam bentuk jergenNamun, jika itu dijadikan alasan untuk melayani industri tambang sangat sulitSebab, dalam menjalankan proses pertambangan membutuhkan kuota solar yang sangat besar untuk setiap harinya.
"Seharusnya kita bertanya sama-sama dimana larinya BBM itu, coba kita berfikir secara logika, apa karena stok BBM kurang dan jumlah kendaraan meningkat atau jangan sampai ada yang lain,"terangnya
Kemudian yang kedua kata Ketua PSSI Sultra ini, tidak hanya di SPBUPasalnya, ada kebijakan dan kewenangan dari pemerintah daerah maupun kabupaten/kota melegalkan melalui surat rekomendasi, untuk pengusaha kecil, nelayan, petani dan masyarakat tidak mampu dalam penggunaan BBM bersubsidiIni juga kata Sabaruddin harus terkontrol dengan baik dengan melalui pengawasan ketat agar sekomendasi yang dikeluarkan sesuai dengan fakta.
Makanya Sabruddin meminta kepada semua pihak, untuk secara bersama-sama mengawasi indikasi permainan mafia dalam kelangkaan BBMIa juga menjelaskan, saat ini panja yang dibuat telah memerintahkan kepada dinas terkait untuk segera mengadakan pengususlan untuk penambahan stok BBM di Sultra.
"Kita sudah arahkan Disperindag untuk merinci berapa kebutuhanTapi, disini juga perlu dipahami untuk mendapatkan jatah penambahan BBM tidak semuadah membalikan telapak tangans ebab ada prosedur yang dilalui,"terangnya.(m1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Singapura Tagih Denda ke Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi