jpnn.com - JAKARTA -- Dalam tiga tahun terkahir ini Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) pemerintah kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang positif. Untuk tahun 2013, dari 492 kabupaten/kota yang dievaluasi, 154 daerah yang dianggap baik.
Daerah yang memiliki akuntabilitas yang baik itu masing-masing empat kabupaten/kota berhasil meraih predikat B, dan 150 kabupaten/kota mendapat predikat CC.
BACA JUGA: Panen Jagung di Ngawi, Ibas Bicara PUAP
Dibanding tahun 2011 baru satu kota yang meraih B, dan 21 dengan nilai CC, dan tahun 2012 meningkat menjadi dua kabupaten/kota dan 37 meraih nilai CC.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, penghargaan terhadap kabupaten/kota akan diserahkan MenPAN-RB Azwar Abubakar di Balai Kartini, Jakarta pada Rabu (29/1).
BACA JUGA: Otto: Kata Akil, Harusnya Khofifah Menang di MK
”Selain penyerahan penghargaan, menteri juga akan menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2013 kepada pemerintah kabupaten/kota. Sebanyak 492 bupati dan walikota diundang untuk menghadiri acara tersebut,” ujarnya dalam jumpa pers di Media Center KemenPAN-RB, Senin (27/1).
Asdep Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Gatot Sugiharto menambahkan, evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh KemenPAN-RB setiap tahun. Hal itu dilakukan dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Di samping melihat bagaimana komitmen penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.
BACA JUGA: SBY Minta Pers Terhindar dari Kampanye Hitam
“Semua itu dalam rangka mencapai salah satu sasaran reformasi birokrasi, yakni terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil atau outcomes oriented,” imbuhnya.
Dikatakan lebih lanjut, evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya.
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dituangkan dalam laporan hasil evaluasi (LHE) yang di dalamnya memuat saran dan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang dievaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.
"Rekomendasi ini merupakan masukan dan apresiasi atas kesungguhannya dalam menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil bagi kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Karen: Pertamina tak akan Dijadikan Sapi Perah
Redaktur : Tim Redaksi