jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos).
Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Mensos yang karib disapa Ari itu mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan bahwa ada penerima yang sudah 8 tahun hingga 10 tahun terus-menerus menerima PKH.
BACA JUGA: Mensos Juliari: Bansos Sudah Tepat SasaranÂ
Karena itu, Mensos Ari meminta peran nyata kordinator pendamping PKH selaku petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta (22/11).
Mensos Ari mengulang pesan ini setelah menyampaikannya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, termasuk saat pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat.
Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjang dalam pemutakhiran data.
Karena itu, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
BACA JUGA: Mensos Blusukan di Gang-gang Sempit Jakarta, Warga: Terima Kasih, Pak Menteri
Ia meyakini masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena bertahannya nama-nama lama.
Menteri asal PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa bila hal ini tidak segera diatasi, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi.
BACA JUGA: Pemerintah Minta Daerah Perbaiki Data Penerima Bansos
"Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kami ganti,” kata Mensos Ari dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut.
“Saya dengar begitu. Harus berani ya, karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Mensos Ari mengapresiasi kinerja pendamping PKH yang selama ini sudah bekerja sangat baik.
Ia menegaskan bahwa pendamping adalah ujung tombak dari PKH.
Pendamping pula yang mengimplementasikan PKH di lapangan.
“Saya mengajak teman-teman pendamping PKH yang selama ini sudah berkinerja sangat baik,” kata Ari.
Pada kegiatan tersebut, Mensos juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berprestasi menghantarkan KPM PKH sehingga banyak yang graduasi.
“Tadi juga kami sudah memberikan apresiasi penghargaan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ke seluruh pendamping PKH di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya.
Ketika kunjungan daerah, Mensos Ari selalu meminta kesempatan untuk berdialog dengan pendamping, karena mereka adalah ujung tombak dari PKH.
"Tanpa kalian PKH hanya presentasi saja, kalianlah yang mengimplementasikan di lapangan,” katanya.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa target graduasi secara nasional adalah satu juta KPM PKH.
Ia menuturkan pada November 2020 telah mencapai 979.461 KPM.
Provinsi Jateng tercatat telah menggraduasi sebanyak 230.085 KPM.
“Kabupaten Purbalingga tercatat menggraduasi sebanyak 5.390 KPM, sementara Kabupaten Pemalang tercatat menggraduasi sebanyak 6.277 KPM,” katanya. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy