jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara meminta pemerintah daerah untuk memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Juliari menyadari pihaknya memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun dia mengaku memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menginventarisasi warganya yang berhak.
"Kami memberikan keleluasaan kelonggaran kepada kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang terdampak untuk kami berikan bansos tunai," kata Juliari melalui telekonferensi, Jumat (8/5).
BACA JUGA: Anies Baswedan Sudah Bagikan Bansos Sebelum PSBB, Pemerintah Pusat Belakangan
Politikus PDI Perjuangan ini menilai ada masalah data bansos yang belum terselesaikan. Karena itu, kerja sama pemerintah pusat dengan daerah diperlukan saat ini.
"DTKS kami hanyalah menjadi referensi. Tidak langsung menggunakan DTKS sebagai satu satunya data untuk penerima bansos tunai," kata Juliari.
BACA JUGA: Anggota Dewan Diminta Aktif Mengawasi Data Penerima Bansos
Juliari juga menjelaskan, untuk warga di luar Jabodetabek, akan mendapat bansos berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT).
"Besarannya Rp 600 ribu per KK selama 3 bulan. Target 9 juta KK. Kami mendapatkan data 9 juta ini dari daerah tingkat dua pemkab dan pemkot," jelasnya. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Bansos Corona Dipersoalkan, Taufik Gerindra Habis-habisan Membela Anies Baswedan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga