jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema "Memahami Ilmu Pemerintahan (Sesi 5)", Sabtu (11/2).
Webinar yang dimoderatori oleh Audrey Chandra ini menghadirkan narasumber tunggal, yaitu Guru Besar Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Pakar Otonomi Daerah dan Pemerintahan Lokal, Prof Utang Suwaryo.
BACA JUGA: Bahtiar: MIPI Punya Tanggung Jawab Mengedukasi Publik terkait Ilmu Pemerintahan
Ketua Umum MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, pemahaman dasar tentang ilmu pemerintahan perlu dibagikan kepada publik.
Ilmu pemerintahan ditinjau dari berbagai perspektif hari ini berkembang secara pesat dan menghadapi berbagai tantangan baru.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: IKP sebagai Peringatan Dini Potensi Gangguan Pemilu
Perkembangan itu seperti teknologi pemerintahan, bagaimana wujud, ciri, dan sifatnya menjadi hal yang perlu dikaji.
“Belum banyak pihak yang mampu menjelaskan secara komprehensif tentang ilmu pemerintahan, baik sebagai ilmu yang mandiri maupun multi-disiplin, atau inter-disiplin dengan ilmu-ilmu lainnya begitu,” kata Bahtiar.
BACA JUGA: Ketum MIPI Bahtiar: Ada 18 Parpol Peserta Pemilu 2024, Tanda-tanda Baik
Prof Utang Suwaryo memaparkan, pemerintahan dan ilmu pemerintahan ada meski masih banyak dipertanyakan secara internal maupun eksternal.
Di Indonesia ada kurang lebih 140 program studi (prodi) ilmu pemerintahan yang tersebar di berbagai universitas. Namun, yang konsen dalam pemerintahan sebagai ilmu masih minim.
“Nah ini sebagai catatannya, karena orang-orang yang ada di lingkungan ilmu pemerintahan termasuk di MIPI, yang ingin mengembangkan pemerintahan sebagai ilmu sangat terbatas. Berbeda dengan orang yang berkiprah di pemerintahan, dari mulai desa sampai tingkat nasional jelas itu bisa ratusan ribu orang,” terangnya.
Dia menjelaskan, bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan merupakan fitrah manusia atau kebutuhan alamiah manusia.
Gejala-gejala pemerintahan sudah ada sejak dulu dari zaman Socrates, Plato, Aristoteles, juga sejak zaman Nabi Musa.
Di Indonesia ada gejala-gejala pemerintahan seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, hingga kerajaan-kerajaan Islam.
“Jadi yang ada dulu gejala baru teori. Nah di Barat, gejala-gejala yang ada itu diobservasi oleh para ilmuwan sehingga muncullah teori-teori Trias Politica,” ujarnya.
Prof Utang Suwaryo menegaskan, secara empiris pemerintahan sebagai gejala/fenomena dan sebagai identitas jurusan yang mempelajari dan menganalisis masalah-masalah pemerintahan, eksistensinya tidak dapat diragukan lagi.
Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep, di mana yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Dengan demikian, dirinya menyimpulkan, secara sederhana ilmu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu.
Namun, harus diakui ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang eksis jika dibandingkan dengan teori yang canggih dan mandiri bisa dianggap masih ‘remaja’ atau belum ‘dewasa’. Sebab itu perlu dikembangkan secara lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
“Jadi, mundur majunya, berkembang tidaknya ilmu pemerintahan, tergantung kepada ilmuwan pemerintahan, masyarakat ilmu pemerintahan, MIPI,” tandasnya. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu