jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Memahami Ilmu Pemerintahan (Sesi 4): Geneologis Ilmu Pemerintahan dan Bentuknya Dewasa Ini”, Sabtu (4/2).
Webinar ini menghadirkan narasumber tunggal, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, DR Sutoro Eko Yunanto.
BACA JUGA: Webinar MIPI, Prof Sadu Wasistiono: Ilmu Pemerintahan Harus Tetap Eksis
Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, MIPI memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait ilmu pemerintahan.
Menurut birokrat bergelar doktor itu, di Indonesia belum banyak ilmuwan yang fokus terhadap ilmu pemerintahan.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Mari, Hadirkan Pemilu yang Menyenangkan & Damai
“(Ilmu pemerintahan) Bisa berkembang berdasarkan lingkungan pemerintahan itu sendiri,” kata Bahtiar, yang saat ini menduduki jabatan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri.
Bahtiar menegaskan, ilmu pemerintahan Indonesia harus berkembang dan tidak harus ikut dalam pemikiran Barat.
BACA JUGA: Webinar MIPI Mengulas Migrasi Birokrasi ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indonesia sebagai negara yang memiliki pemerintahan dengan peradaban, zaman, serta lingkungan sosial-budayanya yang khas, bisa mengonstruksi konsep dan teori terkait ilmu pemerintahannya sendiri.
“Kalau perlu Barat yang belajar ke sini gitu. Pemikir-pemikir seperti ini tak banyak,” terangnya.
Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia
Narasumber Sutoro Eko Yunanto memaparkan sejarah perkembangan ilmu pemerintahan dari konsep para filsuf Yunani hingga tokoh-tokoh di Indonesia.
Dalam sejarahnya, sistem pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi Eropa Kontinental melalui jalur kolonialisme.
Tradisi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu, pengetahuan, hingga praktik pemerintahan.
“Kita ini dipengaruhi oleh tradisi Kontinental. Jadi tradisi kontinental itu memahami pemerintahan itu sebagai hukum dan administrasi. Hukum milik negara yang kemudian melahirkan rechsstaat atau negara hukum. Kemudian, praktik menjalankan pemerintahan itu adalah menjalankan hukum dalam bentuk bestuur,” papar Sutoro Eko.
Di sisi yang lain, lanjutnya, Indonesia dipengaruhi oleh tradisi Anglo Saxon atau tradisi Amerika yang memiliki konsep kuat terkait pemerintahan.
Di Amerika Serikat terdapat negara-negara bagian yang dikonsolidasi oleh pemerintah federal yang ada di Washington, D.C. Negara-negara bagian itu sudah lama ada dan menjalankan pemerintahannya sendiri.
“Tetapi konsep government itu berkembang sangat pesat di Amerika. Ketika mereka merdeka tahun 1776, baik George Washington maupun John Adams itu berbolak-balik bicara tentang science of government, ilmu pemerintah, ilmu pemerintahan. Ini sebelum mereka menjadi presiden dan wakil presiden sudah berbicara tentang itu,” ulasnya.
Sutoro Eko menjelaskan, dua pendiri Amerika itu meyakini bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu induk.
Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh John Adams, “Tugas saya adalah belajar ilmu pemerintahan agar anak-anak kita itu memiliki kebebasan untuk belajar kimia, arsitektur, seni, matematika, dan sebagainya.”
Sutoro dalam tulisannya berjudul “Membongkar Ilmu Pemerintahan” (2020) mengembangkan sendiri konsep ilmu pemerintahan.
Dia menyebut, ilmu pemerintahan bukanlah ilmu administrasi atau ilmu politik. Dalam tulisannya itu, Sutoro menyampaikan kritik, yang terjadi pada hari ini ilmu pemerintahan anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi.
“Kita harus bisa menguraikan definisi itu menjadi bangunan pengetahuan dari epistemologi sampai aksiologi. Jadi artinya mahasiswa tidak diajarkan apa itu pemerintahan, apa definisi ilmu pemerintahan, tetapi harus konsisten (mempelajari ilmu pemerintahan) dari pangkal ke ujung,” tandas alumnus Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UGM itu. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu