Alat Kelengkapan Presiden Dinilai 'Macan Ompong'

JAKARTA -- Kritikan terus ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang YudhoyonoAnggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menilai, sebagian besar institusi yang ada tidak berfungsi dengan baik

BACA JUGA: Pasar Hewan Kaqiyah Mulai Ramai oleh Calhaj

"Sekalipun dilengkapi organisasi pemerintahan yang besar dengan APBN yang sudah diatas seribu triliun rupiah, efektivitas pemerintahan SBY tetap saja rendah," kata Bambang, Minggu (30/10), di Jakarta.

Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari masalah pemberantasan korupsi yang menurutnya nyaris gagalKendati agenda besar ini didukung oleh kehadiran KPK, penegakan hukum sarat praktik tebang pilih

BACA JUGA: Penentuan Kebutuhan CPNS Baru Dicurigai Asal-asalan

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) praktis menjadi macan ompong, karena tidak jelas apa yang dikerjakan"Sementara uang negara habis untuk membiayai dan memberikan fasilitas orang-orang yang terlibat di Satgas tersebut," katanya lagi

BACA JUGA: Ada Kadal Air Malaysia, Komodo Kian Melaju

Dia menambahkan, pengeloaan anggaran pembangunan terbilang burukHal itu ditandai oleh lambannya penyerapan anggaran belanja dalam beberapa tahun belakangan ini"Hingga September 2011, realisasi anggaran belanja baru 54 persen," tegasnya.

Pun demikian dengan kinerja sektor ekonomi terkesan kontradiktif.  Karena,  di tengah pertumbuhan yang tinggi, jumlah warga miskin dalam tiga tahun terakhir justru bertambah 2,7 juta jiwa

Potensi kemandirian ekonomi rakyat yang begitu besar pun sudah dirusak oleh kebijakan impor yang kebablasan alias tak terkendali"Akibatnya, jutaan unit bisnis berskala UMKM terancam gulung tikar," katanya.

Padahal, lanjut dia, selain kementerian dan sejumlah badan ad hoc, alat kelengkapan presiden sudah ditambah dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Komite Ekonomi Nasional (KEN), UKP4 hingga Satgas PMH"Kelengkapan ini menggambarkan besarnya kapasitas pemerintahan SBYNamun, ya itu tadiTetap memble dan tidak terpakai maksimal," sindirnya.

Menurutnya, penyebab utama dari semua itu adalah rendahnya koordinasiBerlarut-larutnya konflik di Papua dan buruknya persiapan pelaksanaan pesta olahraga SEA Games 2011 di Palembang menjadi contoh terkini tentang rendahnya efektivitas pemerintahan ini"Untuk itu ke depan presiden harus lebih intens mengendalikan para menteriSetidaknya, presiden bisa mendorong para menteri dan pejabat tinggi negara lainnya meningkatkan efektivitas koordinasi," kata Bambang(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua