JAKARTA - Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengajuan CPNS baru bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota kian rumitUsulan CPNS baru yang dilayangkan Juli lalu digugurkan
BACA JUGA: Ada Kadal Air Malaysia, Komodo Kian Melaju
Setelah format usulan CPNS baru dibuat ulang, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) masih menangguhkannyaKhusus untuk usulan CPNS baru di instansi pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, data Kemen PAN dan RB menyebutkan pada Juli lalu sudah komplit
BACA JUGA: Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua
Total CPNS baru yang diminta saat itu mencapai 67.359 orang, termasuk untuk pegawai di pemerintah provinsi (pemprov)Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara CPNS baru pada 1 September lalu, usulan CPNS baru tadi buyar
BACA JUGA: Tekan Suap, KPK Minta Bank Batasi Transaksi Tunai
Semua usulan digugurkanDeputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usulan CPNS baru dari seluruh instansi pusat maupun daerah tadi dikembalikan lagi.Sejalan dengan semangat RB, Ramli mengatakan diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meminta jatah CPNS baruDiantaranya, adanya laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baruDiantaranya, penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengudurkan diriSelain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan juga tembusan ke gubernur setempat.
Memasuki bulan September hingga Oktober, instansi pusat hingga daerah kembali melayangkan format usulan CPNS baru sebagai pengganti usulan yang sudah dilayangkan Juli silamRamli mengatakan, hingga Jumat lalu (28/10) sudah ada 97 kabupaten dan kota yang sudah mengusulkan jumlah CPNS baru"Tapi semuanya kami tahan, karena persyaratannya kurang," tandas Ramli.
Syarat yang kurang itu adalah, pemerintah kabupaten dan kota (pemkab dan pemkot) tidak melampirkan hasil analisis jabatanRamli mengatakan pemkab dan pemkot masih dikhawatirkan membuat usulan CPNS baru ini masih dengan asal-asalan"Mereka langsung meminta sejumlah jatah CPNS baruTanpa memberitahu kami hasil analisis jabatan," jelas Ramli.
Ramli menuturkan, 97 pemkab dan pemkot yang sudah melayangkan format baru usulan CPNS baru ini tersebar di 22 provinsiSeperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, hingga Papua BaratSelain itu usulan juga datang dari daerah di Provinsi Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Khusus di Provinsi Jawa Timur, Ramli menunjukkan jika ada empat pemkab dan pemkot yang sudah mengusulkan CPNS baru dalam format baruMereka adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kota Pasuruan"Sama dengan yang lainnya, usulan dari pemkab dan pemkot di Jawa Timur kami tangguhkan dulu," urai Ramli
Namun, dia mengaku jumlah usulan CPNS baru tadi belum bisa disampaikan ke masyarakatSebab, rata-ratanya jumlahnya menurun drastis dari usulan masing-masing pamkab dan pemkot yang masuk ke Kemen PAN dan RB Juli laluMuncul kabar jika penurunan bervariasi mulai dari 20% hingga 30%"Kami bakal paparkan langsung nanti jika kuotanya sudah tetapJangan sampai muncul pelemik di masyarakat," tuturnya.
Sebagai catatan, pada Juli lalu Kabupaten Bangkalan mengajukan jatah CPNS baru mencapai 3.774 orang, Kabupaten Pamekasan (331), Kabupaten Sampang (1.091), dan Kota Pasuruan (852)Ramli berharap, pada masa penangguhan ini seluruh pemkab dan pemkot maupun institusi pemerintah pusat dan provinsi segera melengkapi usulan CPNS baru mereka dengan hasil analisis jabatan
Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB memberikan waktu hingga akhir Desember 2011 bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat analisis jabatanAnalisis tadi, dijadikan acuan untuk Kemen PAN dan RB memberikan kuota CPNS baru di masing-masing institusiJika hingga Desember masih belum menyetor hasil analisis jabatan, maka institusi yang bersangkutan tidak boleh menjalankan seleksi CPNS pada 2012
Ramli menuturkan, Kemen PAN dan RB menyiapkan petugas yang bisa diorder untuk membantu atau mendampinging pembuatan analisis jabatan"Kita tidak punya anggaranJadi petugas kami siap jika diundang," katanyaTapi, Ramli menjelaskan proyeksi kementeriannya tahun depan adalah mencetak lima orang ahli analisis jabatan di masing-masing pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kota(wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin jadi PNS? Daftar di Wilayah Timur!
Redaktur : Tim Redaksi