jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindngan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani mengatakan pihaknya berhasil melobi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membebaskan bea masuk bagi barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri.
"Saya datang menemui Pak Dirjen Bea Cukai untuk mengusulkan (pembebasan bea masuk barang milik PMI), insyaallah 2023 akan keluar Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan biaya masuk barang milik PMI," kata Benny usai melepas keberangkatan 302 PMI ke Korea Selatan, di Jakarta, Senin (9/1).
BACA JUGA: Bea Cukai Ajak Pekerja Migran Memahami Aturan Kepabeanan, Migrant Care & BP2MI Dilibatkan
Menurutnya, usulan pembebasan bea masuk sedang dalam tahap pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Oleh karena itu, Permenkeu terkait pembebasan bea masuk tersebut akan keluar dan menjadi kado istimewa bagi Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Komisaris PLN Memuji Kinerja Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Terkait keluhan PMI bernama Ayu soal sulitnya proses barang masuk ke Indonesia yang dikirimnya dari Taiwan.
Benny menyebut Bea Cukai tidak bersalah karena menjalankan aturan.
BACA JUGA: Bisnis Penampungan TKI Ilegal Dibeking Penguasa? Kepala BP2MI Angkat Suara
PMI tidak salah karena BP2MI tidak mengedukasi terkait barang-barang apa saja yang bisa dibawa dan jenisnya apa saja serta berapa banyak.
Benny mengaku segera mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya dengan menemui Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.
Selain itu, dia menilai fasilitas yang didapatkan PMI belum ada apa-apanya daripada devisa yang mereka sumbangkan terhadap negara sebesar Rp 159,6 triliun per tahun.
Dia menegaskan jika negara mengeluarkan Rp 30 juta per-PMI dengan total 270 ribu orang maka pemerintah cuma mengeluarkan anggaran Rp 8,2 triliun.
Artinya, negara mengeluarkan Rp 8,2 triliun PMI mengembalikannya Rp 159,6 triliun tiap tahun.
"Ini logika kalau negara ingin hadir untuk menyiapkan sebagaimana semangat Presiden menyiapkan sumber daya manusia. Kami akan bertarung dengan negara lain menyiapkan para pekerja yang betul-betul memiliki kompetensi dan keahlian,” pungkas Benny.
Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyampaikan keberhasilan BP2MI yang telah mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membangun perumahan subsidi, khusus PMI.
"Saya sudah sampaikan ke Menteri PUPR bahwa PMI harus ada skema perumahan murah bersubsidi menjadi program pemerintah. Program ini akan 'launching' tahun ini," ujar dia.
Benny mengaku sudah mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan lahan untuk perumahan subsidi.
Nantinya, para pekerja migran bisa mencicil tiap bulan tanpa adanya paksaan.
"Jika PMI bermimpi punya rumah maka negara hadir untuk menyiapkan fasilitas tersebut," kata Benny.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul