jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bisnis kotor penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal diduga dilindungi oknum yang memiliki kekuasaan.
Benny menyebut Indonesia kini tengah dalam keadaan darurat penampungan TKI ilegal.
BACA JUGA: Bisnis Kotor Penyaluran TKI Ilegal, BP2MI Ungkap Keuntungan Calo, Bukan Main
"Mereka (penyalur TKI ilegal) dibekingi oleh oknum beratribut kekuasaan di negara ini. Termasuk oknum-oknum di BP2MI lembaga yang saya pimpin, bulan lalu saya pecat satu ASN yang terlibat dalam penempatan TKI ilegal," ungkap Benny kepada wartawan, Kamis (29/9) malam.
Benny menambahkan sunggug menyedihkan Indonesia yang memiliki Undang-Undang dan aparatur bisa kalah dengan mafia atau sindikat penampungan TKI ilegal.
BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Polisi Indonesia Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal ke Kamboja
"Negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, kuncinya itu, gampang untuk melakukan pencegahan TPPO ini, yang penting semua punya komitmen pada merah putih," ujar Benny.
Sebelumnya, BP2MI menggerebek sebuah tempat penampungan TKI ilegal di Jalan Raya Hankam, Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (29/9) malam.
BACA JUGA: BP2MI Meraih Predikat WTP dari BPK, Komisi IX DPR RI Dorong Penambahan Anggaran
BP2MI menemukan sekitar 161 calon tenaga kerja wanita (TKW) diduga ilegal yang ditampung di tempat tersebut.
Para calon TKW itu berasal dari berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung.
Ratusan orang itu rencananya bakal bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga.
"Semua ke Arab Saudi, padahal pemerintah sejak 2015 sudah menyatakan moratorium penempatan pekerja rumah tangga ke Timur Tengah termasuk ke Saudi."
"Langkah itu karena banyak kasus-kasus yang dialami pekerja kita baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun gaji yang tidak dibayar di sana," ucap Benny. (cr1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan TKI Disekap di Kamboja, Ganjar Ungkap Kondisi Mereka
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Dean Pahrevi