jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran untuk membuat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Desakan tersebut seperti disampaikan perwakilan Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Ikhlas Ade Putra saat konferensi pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada Rabu sore (28/2).
BACA JUGA: Dianggap tak Membantu Proses Penghitungan Suara, Sirekap Sebaiknya Ditutup Dahulu
“Kami mendesak KPK turun melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran Sirekap KPU RI yang pelaksanaannya tidak sesuai harapan,” kata dia.
Diketahui, aliansi terdiri dari beberapa organisasi seperti DPP KNPI, BEM PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, Komite Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Bersatu (KOMPISATU)
BACA JUGA: KPU Sudah Perbaiki Data Salah Pada Sirekap dari 154.541 TPS
Swara Milenial Indonesia (SMI), hingga Forum Pemuda Nusantara Bersatu (FPNB).
Ikhlas mengatakan penggunaan anggaran untuk membentuk Sirekap tidak sedikit dan mencapai Rp 3,5 miliar berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW).
BACA JUGA: Anggaran Sirekap KPU Bakal Diaudit BPK
"Kami berkepentingan untuk melakukan pengawalan penggunaannya secara transparan dan berjalan sesuai ketentuan dan harus dihentikan,” ungkapnya.
Ikhlas di sisi lain juga meminta Bawaslu RI melakukan fungsi pengawasan secara optimal dan merekomendasikan penghentian penggunaan Sirekap.
Terlebih lagi, sistem tersebut banyak menuai sorotan berbagai pihak mulai dari pemantau independen sampai peserta pemilu 2024.
“Apabila dalam waktu 1x24 jam KPU mengabaikan tuntutan ini, kami akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” katanya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan