Alokasi Gas di Sektor Transportasi Harus Diprioritaskan

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasiSalah satunya adalah agar pemerintah memberikan prioritas pengalokasian BBG di sektor transportasi, termasuk penyediaan infrastrukturnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua DEN, Darwin Zahedy Saleh, usai memimpin sidang anggota DEN ke-6, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (4/11)

BACA JUGA: DPR Desak Pemerintah Serahkan RUU Perdagangan

Menurut Darwin, mengenai kebijakan BBG di sektor transportasi, segera harus ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), yakni (berupa) rencana induk pemanfaatan BBG nasional untuk sektor transportasi dan mandatory penggunaan BBG untuk kendaraan umum, terutama di kota-kota besar.

"Harga BBG domestik sebaiknya disesuaikan dengan harga BBG ekspor/internasionalNamun, apabila harga BBG domestik yang dapat dijangkau (affordable price) jauh berada di bawah harga ekspor/internasional, maka pemerintah (perlu) menyediakan subsidi BBG," ucap Darwin.

Selain itu, DEN juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan insentif (fiskal dan kemudahan pajak) kepada BUMN/BUMD dan swasta, untuk membangun sarana dan prasarana BBG, termasuk fabrikasi dan perbengkelan converter kit

BACA JUGA: Pemerintah Tunda Negosiasi Perdana Inalum

"BUMN/BUMD sebagai agent of development, bersama dengan swasta yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas, diberikan peranan yang lebih besarDi samping itu, DEN akan mengkoordinir pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan BBG yang bersifat lintas sektoral," terangnya

BACA JUGA: Impor Sapi Masih Tinggi

(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tambahan BBM Subsidi Dibahas Usai Reses