jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, Achmad Syakhroza menilai mata anggaran yang secara khusus dialokasikan kepada kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari APBN memang sudah baik. Namun, dilihat dari sisi maksimalisasi kemanfaatan, ternyata masih perlu dilakukan penataan ulang.
Mata anggaran yang dimaksudkannya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras Miskin (Raskin), subsidi LPG 3 kilogram, bibit, pupuk, alat nelayan, modal dan lainnya.
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Teken Revisi RUU KPK, tapi Tak Tahu Isinya
Alokasi dana itu, termasuk dalam kategori subsidi dari negara berdasar kebijakan politik yang lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI. Menurut dia, keberhasilan mengalokasikan subsidi itu patut menjadi kebanggaan bagi seseorang kepala pemerintahan.
"Namun dalam perspektif tata kelola keuangan negara bisa dilihat bahwa selama model penyaluran yang dilakukan kementerian teknis masih seperti yang sekarang ini maka akan selalu datar manfaat dana subsidi," kata Syakhroza, Jumat (9/10).
BACA JUGA: Loh, Jokowi lagi Puasa Kamis tapi Mampir ke Sate Mak Syukur
Karenanya, Syakhroza berpendapat, sejatinya masih perlu untuk dilakukan kajian yang mumpuni agar kemanfaatannya lebih maksimal. Dia memandang, alokasi APBN untuk desa melalui kementerian teknis selama ini belum memadai dalam menciptakan tingkat kesejahteraan bagi rakyat desa agar mereka bisa menjadi semakin mandiri secara politik, berbudaya, dan tentu juga ekonomi.
Menurutnya, keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seharusnya diapresiasi seluruh lapisan masyarakat dengan antusias. Namun yang terjadi publik biasa-biasa saja menanggapinya karena belum melihat kementerian itu melakukan pengorganisasian.
BACA JUGA: KENYATAAN!!! Kejaksaan dan Polri Dianggap Lebih KKN dibanding KPK
"Apalagi upaya maksimalisasi terhadap seluruh dana subsidi yang sebagian besar didistribusikan kepada masyarakat pedesaan," ungkapnya.
Dia menilai selama ini kementerian itu terlihat nyata belum memberikan porsi perhatian yang lebih terkait dana subsidi tersebut. Karenanya, dia menyarankan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus memulai pemikiran untuk memaksimalisasi kemanfaatan dana subsidi. "Jangan seperti yang sekarang," tegasnya.
Menurut dia, jika itu bisa diwujudkan, maka akan menjadi kekuatan terbesar negara dalam rangka pengentasan kemiskinan. "Karena bisa dengan tepat sasaran meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa," tutup mantan Deputi Pengendali Keuangan SKK Migas itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesal ke KPK, Fuad Amin Kutip Al Quran dan Injil
Redaktur : Tim Redaksi