jpnn.com, JAKARTA - Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Angkatan 27, Muhamad Karim, tak berkeberatan Menteri Pertanian (Mentan) dijabat oleh lulusan dari perguruan tinggi manapun.
Menurut Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM) ini, dorongan agar pos Mentan diisi jebolan IPB merupakan cara pandang yang pragmatis dan keliru.
BACA JUGA: Senior Alumni IPB Ini Diminta Koreksi Diri
"Saya sebagai alumni IPB, enggak sepakat dengan cara pandang yang kacamata kuda begitu," ujarnya di Bogor, Sabtu (9/9).
Kalau pun ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan kinerja Mentan Andi Amran Sulaiman ataupun Kementerian Pertanian (Kementan), sebaiknya disampaikan secara proporsional.
BACA JUGA: NTT Siap Ekspor Bawang Organik ke Timor Leste
"Kritik saja, apakah nulis di media atau apa, bukan ujuk-ujuk ganti menteri," tegas Dosen Universitas Trilogi Jakarta ini.
Karim pun mengajak senior-senior IPB dan kampus manapun yang peduli dengan perkembangan pertanian Indonesia turut urun rembug berpikir bagaimana caranya memajukan sektor agraria.
BACA JUGA: NTT Siap Ekspor Bawang Merah Organik ke Timor Leste
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengeluhkan sedikitnya lulusan IPB yang terjun ke sektor pertanian. Namun, malah banyak berkiprah di berbagai perusahaan plat merah.
Karenanya, di sela Dies Natalies ke-54 IPB pada 6 September, Jokowi mengajak perguruan tinggi negeri tersebut terus bermitra dengan pemerintah dalam mengembangkan inovasi di sektor pertanian.
Kemudian, tiba-tiba alumni IPB Angkatan 20, Rifda Amarinna, mengusulkan agar kursi Mentan diisi dari almamaternya dengan dalih banyak kesulitan mengakses lahan pertanian hingga sulit mendapatkan akses pembiayaan bank.
Namun, menurut alumni IPB Angkatan 27, Rico Simanjuntak, pernyataan Rifda tersebut sarat kepentingan pribadi lantaran, meragukan kemampuan dari pihak-pihak lain.
"Haruslah berpikir jernih dan rasional, bahkan introspeksi. Sehingga, busa menjaga nama besar almamater IPB," ucapnya.
Untuk diketahui, Andi Amran Sulaiman merupakan peraih gelar sarjana hingga doktor dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, dengan fokus di sektor pertanian.
Di sisi lain, posisi menteri menjadi hak prerogatif seorang Presiden yang menjabat, termasuk nomenklatur lembaga.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percepat Populasi Sapi di Aceh, Ini Permintaan Dirjen PKH
Redaktur & Reporter : Yessy