JAKARTA-Kesempatan yang diberikan pemerintah kepada Universitas Indonesia (UI) untuk menyelesaikan konflik secara internal tidak kunjung menemui titik temuBahkan, kasus yang bermula dari pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk Raja Arab Saudi tersebut sudah beralih ke kasus korupsi yang diduga dilakukan Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri.
Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengancam akan mengambil alih pengelolaan kampus kuning tersebut jika hingga Desember 2011 konflik antara rektor dan Majelis Wali Amanah (MWA) setempat tidak selesai
BACA JUGA: Pembebasan Lahan PTN Segera Dirampungkan
Pasalnya, 11 Januari 2012 masa jabatan MWA sudah selesai."In case jelang Desember masih seperti itu (konflik)
BACA JUGA: Ribuan Guru PNS Desa Antre Mutasi Masuk Kota
Tidak boleh ada kevakuman tata kelolaBACA JUGA: SBY Kritik Guru Lulus Sertifikasi
Kami sudah memberikan kesempatanSudah 2 bulan lebih untuk menyelesaikan secara mandiri," tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di Jakarta, kemarin (30/11).Dengan pengambilalihan tersebut, maka tugas dan fungsi rektor maupun MWA akan dicabutWewenangnya keduanya jatuh kepada KemendikbudPengambilalihan ini hingga salah satu kampus tertua di Indonesia tersebut memiliki rektor baruAtau hingga masa transisi dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) selesai akhir 2012Masa jabatan Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri sendiri habis Juli 2012.
”Jadi konsen kita bukan persoalan hukumKementerian tidak lepas tanganJelang akhir Desember kalau belum ada tanda-tanda ketemu titik musyawarah, maka akan kami ambil pengelolaannya,” terang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.
Sambil menunggu, lanjut Nuh, Kemendikbud masih memberikan kesempatan bagi rektor dan MWA untuk berdiskusi menentukan nasibnya sendiriTapi, keputusan yang diambil harus disetujui kedua belah pihak.
”MWA tidak bisa memutuskan opsi Atapi rektorat belum sepakat ituMaka belum tercapaiBegitu juga jika rector, jika memilih opsi B tetapi MWA tidak setuju maka juga tidak bisa tercapaiSaya masih punya harapan dan keyakinan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 minggu ini ada pertemuan antara bapak-bapak MWA dan rektorat,” terang bapak satu puteri tersebut.
Disinggung mengenai laporan sejumlah civitas akademika UI yang tergabung dalam “Save UI” ke KPK, Nuh mengaku, boleh-boleh sajaHanya, dirinya meminta agar persoalan internal tidak ditarik ke ranah lainGerakan ”Save UI” adalah gerakan yang mengkritisi dan meminta Rektor Gumilar Rusliwa untuk mundur dari jabatannyaTuduhannya, mulai dari arogan, korupsi dana pendidikan, hingga penolakan pemberian gelar doktor kemanusiaan bagi Raja Arab.
”Kalau dilaporkan ke KPK, saya kira dengan rasa hormat saya tolong persoalan UI tidak ditarik ke ranah lainKalau toh itu ada penyimpangan, mekanisme internal sudah ada instrument untuk melakukan pengecekan,” tegas mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tersebut.
Seharusnya, tambah Nuh, persoalan domestik UI didekati secara kekeluargaan, tidak sembaranganApalagi, yang melakukannya tidak terkait langsung dengan komunitas UI”Kita kurangi free riderSaya tetap memberikan penghargaan bagi masyarakat yang melakukan penilaianTapi, kita jaga kehormatan dan kemualiaan UI itu,” tandas Nuh.
Ketika ditanya apakah Inspektorat Kemendikbud akan turun langsung memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan Rektor UI Gumilar Rusliwa Sumantri, Nuh menjelaskan, hal tersebut sudah menjadi tugas rutinHanya saja, pihaknya tidak mau memeriksa hal tersebut dalam waktu dekat iniIa takut pemeriksaan tersebut justru memasukan Kemendikbud dalam lingkaran konflik.
”Kalau temukan tanda-tanda ada penyimpangan ya harus dilakukan pemeriksaanTidak hanya UI sajaKalau investigasi sekarang dalam rangka kemelutTolong kita turunkan tensi pertentangan,” kilah suami dari Laily M Nuh tersebut
Warning dari Muhammad Nuh disambut gembira sejumlah civitas kampus plat merah iniBahkan meminta keterlibatan Mendikbud itu dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi”Jika benar Pak Menteri mau terlibat, kami senang sajaMemang itu sudah sepantasnya dilakukan,” ujar penggiat Save UI, Ade Armando di Jakarta, Rabu (30/11).
Hanya saja, sambung dia keterlibatan menteri harus dapat diterjemahkan secara nyataDengan menempatkan posisi menteri dalam konteks strukturalArtinya menteri diminta dapat memberikan teguran keras kepada Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri.
Menurutnya, teguran tersebut harus dapat membuat kesewenangan yang dilakukan rektor berhentiTidak lagi melakukan tindakan yang melawan aturanItulah yang perlu diketahui menteri”Kalau itu tidak dilakukan, saya pikir percuma sajaKan dialog dengan menteri pun pernah dilakukan, ternyata rektor tak mengindahkan,” jelasnya.
Lebih lanjut Ade menjelaskan kebijakan ambil alih yang direncanakan Mendikbud itu cukup baikSebagai wujud keterlibatan pemerintah dalam persoalan publikTerlebih konflik UI terus meruncing.
Ade menyebutkan kesewenangan yang dilakukan rektor UI perlu segera dihentikanUpaya tersebut dapat diwujudkan dari kekuasaan Mendikbud yang tegasSehingga memiliki efek langsung pada sikap rektor selama ini
”Ada kesewenangan kekuasaan yang dilakukan rektor, ada penyimpangan anggaran dan sebagainyaInilah yang membuat konlfik ini terus meningkat,” tutur dosen FISIP UI ini.
Secara pribadi, sambung dia, tidak pernah ada niat dari civitas kampus memperkarakan rektor UI sampai tingkat KPKHanya saja memang proses dialog yang selalu dibangun tidak terwujudHingga rektor tak menghentikan pelanggarannya”Pak Menteri harus bisa membuat rektor mematuhi aturan yang adaTidak lagi seenaknyaItu saja,” katanya.
Dekan fakultas Ekonomi UI, ProfFirmanzah mengakui konflik yang terjadi memang tak pantas berlarut-larutSemuanya bisa dihentikan jika komunikasi tersebut kedua pihak yang bertikai berjalan baikTetapi memang upaya komunikasi itu telah terputusAkibatnya, sambung dia situasi internal UI semakin tak terkendaliPelanggaran yang dilakukan rektor pun terus meluasHingga membuat para guru besar hukum UI pun merasa kesal.
”Saya sebenarnya ingin Pak Rektor itu berhenti saja melakukan tindakan yang membuat para guru besar itu marahJika itu dilakukan sudah tak khawatir persolaan meluas,” pungkasnya.
Sayangnya kubu rektor UI, belum dapat memberikan tanggapan terkait rencana Mendikbud, ProfDrM Nuh mengambil alih Universitas Indonesia. Berulang kali INDOPOS menghubungi sekretaris rektor UI tak mendapatkan jawaban(cdl/rko)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Diminta Tingkatkan Kualitas Guru
Redaktur : Tim Redaksi