Justru sejauh ini, Pemda DKI lebih memilih menjalankan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (JPK Gakin) bagi warganya yang miskin untuk mendapatkan pengobatan gratisAlasannya, Pemda dan DPRD DKI telah mengalokasikan dana sendiri senilai Rp550 miliar (tahun 2009) atau sektiar 2 persen dari total anggaran Rp22,2 triliun untuk melayani kesehatan 700 ribu warga miskin.
Sekadar diketahui bahwa, jumlah warga miskin di DKI sekitar 8 persen dari 74,4 juta warga miskin di seluruh Indonesia.
Namun berbeda dengan program Jamkesmas yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kartu JPK Gakin hanya berlaku khusus di wilayah DKI
BACA JUGA: Antasari Seret Pimpinan KPK
Untuk wilayah di luar DKI, kartu JPK Gakin untuk kesehatan malah tidak berlaku.Tragisnya lagi, program Gakin yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tidak mampu (miskin, Red), dalam praktiknya di lapangan ternyata banyak diselewengkan
Karena itulah, ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa ke kantor gubernur DKI, Rabu (5/8)
BACA JUGA: Boediono Hadiri Ultah Gus Dur
Mereka membawa beberapa buah bendera DKR sambil membentangkan spanduk bertuliskan"Tolak Kartu Gakin & Jamkesda, Kami Butuh Jamkesmas"
Koordinator lapangan (Korlap), Alfan disela-sela aksi mengatakan, untuk mengakomodasi warga miskin yang belum terdaftar dalam JPK Gakin, Pemda DKI mengeluarkan kebijakan melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM), yang diurus mulai dari RT/RW, Desa/Lurah, Puskesmas hingga ke Dinas Kesehata (Dikes)
BACA JUGA: ICW Temukan Piutang Pajak Rp 45 Triliun
Tapi kenyataannya, pengguna SKTM tersebut tidak mendapatkan pengobatan gratis sepenuhnya seperti pemegang JPK Gakin maupun Jamkesmas."Pengguna SKTM hanya mendapatkan bantuan 50 persen dari pemerintah, meskipun mereka benar-benar miskinBahkan, di rumah sakit pun mereka seringkali dimintai konstribusi yang besarnya ditentukan oleh pihak rumah sakit," kata Alfan dengan emosi.
Kini, alih-alih meningkatkan pelayanan maksimal terhadap warga miskin, Pemda DKI akan mengganti JPK Gakin menjadi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pada tahun 2010 nanti.
Kontan rencana Pemda DKI tersebut ditolak DKR JabodetabekSebab, jika Pemda DKI tetap ngotot untuk membentuk Jamkesda, maka kerugian yang paling besar yang akan diderita oleh warga.
"Ketimbang program Jamkesda, lebih baik pemerintah berikan kami program JamkesmasJangan lagi membuat kebijakan yang tampaknya melindungi rakyat, tapi malah membisniskan kesengsaraan rakyat melalui Jamkesda," ungkapnya.(sid/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika MK Tebang Pilih, Negara Kacau
Redaktur : Tim Redaksi