jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Hendri Satrio tidak memercayai sepenuhnya pernyataan elite Partai Golkar mengenai amendemen UUD 1945 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hal itu disampaikan Hendri menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena yang khawatir amendemen UUD terbatas tidak terkendali hingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
BACA JUGA: Amendemen UUD, Anak Buah Airlangga Singgung Kudeta di Guinea
"Golkar ini pendekar semua isinya, bro," kata Hendri Satrio kepada JPNN.com di Jakarta, Rabu (8/9).
Menurut pendiri lembaga KedaiKOPI itu, kalaupun sekarang ada elite Golkar bilang seolah-olah tidak mendukung amendemen UUD, itu tidak bisa menjadi jaminan menjadi sikap partai pimpinan Airlangga Hartarto.
BACA JUGA: Prof Jimly: Pak Jokowi Marah-Marah, Enggak Mau Dia
"Bukan berarti nantinya Golkar tetap akan tidak mendukung amendemen. Karena, susah ditebak ini Golkar arahnya," sebut Hendri Satrio.
Pengajar di Universitas Paramadina itu menilai idealisme Golkar yang menurutnya tercatat sampai saat ini adalah dekat dengan lingkaran kekuasaan.
BACA JUGA: 2 Oknum Polisi Jadi Pengedar Narkoba, Irjen Fakhiri: Pecat!
Oleh sebab itu, katanya, sikap elite Golkar yang seolah tidak mendukung amendemen, termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden belum bisa dipegang selama belum ada konsensus di forum resmi partai berlambang beringin rindang itu.
"Ini anggap saja gerakan silat pendekar Golkar. Jadi, enggak perlu dipercaya seratus persen-lah. Walaupun dengan memberikan harapan baik kepada masyarakat seperti ini, ya kita harus berterima kasih kepada Golkar. Tetapi mohon, tolong jangan PHP," tandas Hendri.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan tak ada jaminan amendemen UUD 1945 bakal berjalan mulus. Dia justru khawatir perubahan konstitusi secara terbatas bakal tidak terkendali hingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, anak buah Airlangga Hartarto di Partai Golkar tersebut menilai perlu adanya kajian mendalam sebelum perubahan konstitusi dilakukan.
"Tidak ada yang bisa menjamin amendemen akan berhasil dengan mulus karena memang kita tidak mengenal istilah amendemen terbatas," kata Idris di Jakarta, Selasa (7/9).
Politikus asal Riau itu bahkan menyinggung kudeta di Guinea beberapa hari lalu yang berawal dari amendemen konstitusi dengan mengubah aturan jabatan presiden menjadi tiga periode.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Kemenag soal Waktu Pencairan Insentif Guru Non PNS
Oleh karena itu, Idris yang mantan ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin tidak menginginkan nama baik Presiden Ketujuh RI dikorbankan.
"Saya tidak ingin reputasi Jokowi yang hebat, dari seorang wali kota, gubernur, dan akhirnya terpilih menjadi presiden dua periode lalu hancur hanya karena bisikan serta ambisi segelintir orang," ucap Idris Laena.
Pernyataan Idris Laena tersebut bertolak belakang dengan sikap Ketua MPR RI sekaligus kader Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mendorong adanya amendemen UUD 1945 terbatas. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam