jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Irwan Fecho menyatakan parpol koalisi pemerintah terindikasi kuat memang ingin melakukan amendemen UUD 1945.
"Jelas sekali ada upaya partai koalisi pemerintah untuk melakukan itu (amendemen UUD, red). Pernyataan Pak Zulkifli Hasan terakhir juga mengkonfirmasi indikasi itu," ucap Irwan Fecho di Jakarta, Minggu (5/9).
BACA JUGA: Prediksi Asrinaldi, Ada yang Usul Penambahan Masa Jabatan Presiden Saat Amendemen UUD
Wakil sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR itu mengatakan sejatinya konstitusi tidak imun dari amendemen. Masalahnya, kata dia, rakyat juga tidak imun dari pandemi Covid-19.
"Saat ini banyak rakyat yang meninggal, ekonomi terpuruk dan belum pulih. Fokus selesaikan ini dulu," ucap politikus asal Kalimantan Timur itu.
BACA JUGA: Kapitra Ampera: Buktikan kalau Habib Rizieq Itu Tokoh dan Laku
Menurut Irwan Fecho, amendemen UUD tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Perubahan konstitusi itu harus didahului kajian yang komprehensif.
"Bukan tiba masa tiba hasrat lalu ngakal-ngakali, terus memaksakan kehendak karena merasa besar. Itu Dangerous," ujar dia.
BACA JUGA: Amendemen UUD, Prof Jimly: Pemuja & Pembenci Sama-Sama Irasional
Oleh karena, Irwan meminta rencana amendemen UUD tersebut dihentikan.
Terlebih lagi, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg dan pilkada makin dekat.
Selain itu, kata Irwan, semasa pandemi Covid-19 ini rakyat tidak membutuhkan perubahan konstitusi.
"Rakyat tidak butuh itu. Mereka mintanya makanan, vaksin juga pekerjaan. Lihat saja mural di mana-mana mintanya bukan amendemen, tetapi kirim pesan bahwa mereka lapar," tandas Irwan Fecho. (fat/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam