Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan komitmen kerja sama dengan Indonesia dalam isu-isu kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan.
Dalam pertemuan di Washington, Antony Blinken dan Menlu RI Retno Marsudi hari Selasa (3/08) juga berkomitmen untuk bekerja sama melawan COVID-19 dan krisis iklim serta meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral.
BACA JUGA: Gagal di Olimpiade Tokyo, Megan Rapinoe Kepikiran Pensiun
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, sebuah blok yang dilihat Pemerintah AS sebagai pemain kunci untuk menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Asia.
Kedua belah pihak sepakat untuk membangun "kemitraan strategis" sejak tahun 2015, namun Menlu Blinken yang didampingi Menlu Retno mengatakan kepada wartawan bahwa dialog baru benar-benar dimulai sekarang.
BACA JUGA: Sejumlah Inisiatif Membantu Atasi Pandemi COVID-19 Bermunculan di Indonesia
"Indonesia adalah mitra demokrasi yang kuat bagi Amerika Serikat; kami bekerja sama dalam berbagai bidang," katanya, seraya menambahkan bahwa Pemerintah AS menghargai andil besar Indonesia di ASEAN.
Menlu Retno mengatakan kepada Menlu Blinken bahwa kemitraan yang kuat dengan Indonesia akan menjadi "aset utama dalam meningkatkan keterlibatan AS di kawasan ini."
BACA JUGA: Klasemen Olimpiade Tokyo 2020: Indonesia Masih Terbaik Asia Tenggara
Dia menambahkan, Amerika Serikat adalah salah satu mitra penting bagi ASEAN dalam implementasi pandangan Indo-Pasifiknya.
"Harapan saya, dan pemerintah Indonesia, yaitu memajukan hubungan bilateral dengan AS, dari kesehatan ke SDG, dari pendidikan, ekonomi, dan seterusnya," katanya, menggunakan akronim untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).
Pernyataan Deplu AS terkait pertemuan itu menyebutkan kedua Menlu membahas langkah-langkah untuk pemulihan pandemi.
Menlu Blinken menyebutkan Washington telah menyumbangkan 8 juta dosis vaksin ke Indonesia, begitu pula dengan persediaan oksigen dan obat-obatan.
Kedua Menlu mengeluarkan pernyataan bersama tentang keamanan maritim, untuk "mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan, dan melanjutkan kolaborasi keamanan dan pencegahan kejahatan siber."
Menlu Blinken memuji upaya Indonesia dalam mendukung perdamaian Afghanistan dan menekankan pentingnya mengembalikan anggota ASEAN Myanmar ke sistem demokrasi.
Pada isu perubahan iklim, kedua belah pihak "membahas peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan keinginan dalam hal iklim."
Pembicaraan itu dilakukan sebelum Menlu Blinken berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan pejabat-pejabat ASEAN, yang beberapa anggotanya bersengketa dengan Cina di Laut Tiongkok Selatan.
Beijing menganggap hampir semua jalur strategis di kawasan laut itu sebagai miliknya dan telah membangun pangkalan militer di sana.
Upaya Menlu Blinken ini dipandang sebagai bentuk menunjukkan keseriusan AS atas isu Laut Tiongkok Selatan.
Menurut Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, AS tak punya banyak waktu untuk mengembangkan perjanjian kemitraan strategis yang dicapai di bawah pemerintahan Obama sebelum mantan Presiden Donald Trump menjabat.
"Perjanjian seperti ini bukan prioritas bagi Pemerintahan Trump," katanya tentang kesepakatan yang meluas ke beberapa sektor, termasuk pertahanan, energi, dan hubungan ekonomi yang lebih luas.
"Pejabat senior di bidang luar negeri, pertahanan, dan ekonomi akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan fokus yang besar untuk masuk secara mendetil di semua bidang ini."
Reuters
Diproduksi oleh Hellena Souisa.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masalah Tersembunyi di Australia: Migran dan Pengungsi Paling Banyak Jadi Gelandangan