jpnn.com - JAKARTA – Terungkapnya kasus dugaan suap penanganan perkara yang melibatkan dua hakim agung, beberapa Panitera Pengganti, dan sejumlah PNS Mahkamah Agung (MA) memantik keprihatinan banyak pihak.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Patuh Hukum (AMPH) A Hasan menilai, kondisi di tubuh MA sudah sangat mengkhawatirkan.
BACA JUGA: 2 Hakim Agung dan Sejumlah PNS Terlibat Suap, Kepemimpinan Ketua MA Dipertanyakan
"Sebagai lembaga tinggi yang berwenang mengatur masalah kekuasaan kehakiman kondisi ini sangat mengkhawatirkan," ujar A Hasan kepada wartawan, Minggu (29/1).
Dia menilai, perkara suap yang melibatkan secara massal orang internalMA itu menunjukkan betapa lemahnya aspek pengawasan yang dilakukan.
BACA JUGA: Usut Kasus Suap Hakim Agung di MA, KPK Periksa Hercules
Peristiwa memalukan itu tidak akan terjadi jika Badan Pengawas MA maupun Komisi Yudisial (KY) menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.
Hasan curiga, perkara suap yang melibatkan hakim agung itu sebagai fenomena gunung es.
BACA JUGA: Periksa Riris Riska Diana, KPK Dalami Aliran Uang Kasus Suap Hakim Agung
Karena lemhanya pengawasan, bukan tidak mungkin masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup. Namun, tidak teridentifikasi oleh penegak hukum.
Lebih lanjut, Hasan menyatakan Ketua MA dan Sekretaris MA gagal dalam menjalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
"Sudah sepantasnya mereka dicopot dari jabatannya, karena dianggap lalai dalam menjalankan tupoksinya dalam menjaga marwah MA," cetus Hasan.
Dia mendorong KY merekomendasikan kepada DPR agar Ketua dan Wakil ketua MA dicopot.
Langkah ini, kata Hasan, harus dilakukan demi menyelamatkan MA.
"Ini demi menyelematkan MA dari mafia hukum dan para makelar kasus yang menggunakan legasinya untuk memperkaya diri sendiri," tegasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad