JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Amrun Daulay mengatakan, meski pada hari ini (3/2) dirinya tidak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dia memastikan di hari-hari mendatang dirinya akan dimintai keterangan KPKPolitisi Partai Demokrat itu pun menyatakan siap menghadapi kemungkinan dirinya dinyatakan ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial pada 2004 dan 2006 dan dijadikan tersangka
BACA JUGA: Arah Pemakzulan Bukan ke Wapres
Amrun mengatakan, dirinya pasrah mengenai hal itu"Saya berserah diri kepada Allah
BACA JUGA: Kedubes Australia Gelar Lomba Film Pendek
Dan yang tahu (ada tidaknya keterlibatan dirinya, red) ya KPK," ujar Amrun Daulay kepada JPNN, Rabu (3/2) petangBACA JUGA: Hanura Temukan 5 Pelanggaran
Dia pun membantah jika dikatakan proyek tersebut fiktifMantan Sekdaprov Sumut (1997-2002) itu menjelaskan, proyek dilakukan pada 2004, yakni pengadaan 6000 mesin jahit dan bantuan 300 sapi untuk seluruh kabupaten di Indonesia, yang akan dibagikan kepada para fakir miskinAmrun saat itu Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial, Departemen Sosial (2003-2006)Rekanan proyek itu mendapat pekerjaan untuk melakukan impor sapi dari Australia dan mendistribusikannya ke daerah-daerahRekanan pula yang siap membeli sapi jika sudah gemukBegitu pun, untuk proyek mesin jahit, selain mengadakan, rekanan juga melakukan bimbingan dan membeli hasil jahitanNamun diakui Amrun, suatu saat sejumlah sapi impor dari Singapura yang sudah sampai Jakarta, dijual lagi oleh rekananAlasan rekanan, karena ada sejumlah daerah yang belum menyiapkan kandang sapi dan makanannya
"Setelah harga sapi di Australia turun, dibeli lagi sapi itu dan sudah dikirim ke daerah-daerah, jadi bukan proyek fiktif," ujarnyaMengenai penunjukan langsung, dia mengatakan, hal itu dilakukan karena program bantuan ini bersifat spesifik sehingga diperlukan kebijakan khusus.
Dia pun mengaku sudah melaporkan masalah ini ke Ketua Fraksi Demokrat DPR Anas UrbaningrumDia jelaskan, belum ada niatan meminta bantuan advokasi dari Partai Demokrat"Tapi perkembangan masalah ini nanti segera laporkan ke DPP," ujarnyaAmrun menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya sudah diusut KPK pada 2006-2007Dia pun mengaku sudah beberapa kali dimintai keterangan KPK"Tapi tiba-tiba Desember 2009 dibuka lagiSaya berharap ini cepat diselesaikan karena kalau berlarut-larut membuat cemas," pungkasnya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Bersikukuh, Rp 24 M Itu Dana Bailout
Redaktur : Soetomo Samsu