jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan menyoroti rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dalam waktu dekat.
Irwan menilai pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya.
BACA JUGA: Rencana Kenaikan Harga BBM Bikin Rupiah Hari Ini Ambyar
"Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat," kata Irwan dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/8) malam.
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu menyebut kenaikan harga BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan, seperti UMKM, buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintah sendiri.
BACA JUGA: Analisis Skandal Cinta Terlarang Berawal dari Ucapan Putri Candrawathi, Begini
"Ini adalah efek domino," ucap pria yang beken disapa dengan panggilan Irwan Fecho itu.
Irwan mengatakan kenaikan harga BBM otomatis berdampak terhadap biaya transportasi dan logistik.
BACA JUGA: Luhut Binsar Siapkan Skenario Kenaikan BBM Bersubsidi, Siap-Siap!
Efek tidak langsung dari kenaikan BBM juga akan berimbas terhadap sektor-sektor lain, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur hingga kebutuhan pokok masyarakat.
"Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka," ujar ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Oleh karena itu, Irwan menyodorkan solusi konkret demi mencegah kenaikan harga BBM.
"Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran," ujar Irwan.
Anggota Komisi V DPR itu menilai program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi, seperti MyPertamina perlu diapresiasi.
Akan tetapi, hal itu sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan.
BACA JUGA: Irjen Panca Buka Suara Ditanya Skema Kaisar Sambo, Cermati Kalimatnya
Persoalan lain yang perlu segera dibereskan pemerintahan Jokowi, salah satunya terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur.
"Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," kata Irwan Fecho. (fat/jpnn)'
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam