jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan memuji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakkan hukum kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Pria berlatar belakang pengacara itu mengatakan, langkah KPK membawa kasus e-KTP ke pengadilan membuat patgulipat dalam proyek dengan anggaran Rp 5,9 triliun itu semakin gamblang.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Khawatirkan e-KTP Bakal Seperti Hambalang
“Saya mau ucapkan apresiasi pada KPK yang sudah membawa permasalahan ini lebih terbuka. Saat ini forumnya di persidangan, sayang kemarin tidak boleh disiarkan live," ujar Arteria dalam diskusi bertajuk Samber Gledek e-KTP di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).
Menurutnya, jaksa penuntut umum KPK juga menyusun surat dakwaan secara detail. PDIP, katanya, mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi.
BACA JUGA: Menteri Yasonna Terseret e-KTP, Ini Reaksi Pak Jokowi
"Ketua umum kami tegas menyatakan tidak ruang bagi koruptor. Langsung pecat. Kami hormati, apresiasi dan PDIP mendukung penuh upaya hukum di KPK, walaupun ada nama-nama anggota kami disebut terlibat di situ," tuturnya.
Namun, katanya, PDIP tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap nama-nama yang disebut di dakwaan atas mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto itu. Arteria yang kini duduk di Komisi II DPR bahkan ikut terkena kasus e-KTP meski sama sekali tak ikut membahas proyek di Kementerian Dalam Negeri itu.
BACA JUGA: ICW: Terbukti, Sampai Sekarang Proyek e-KTP Tak Selesai
Karena itu, dia mendorong KPK menyegerakan penyidikan bagi wakil rakyat yang diduga terlibat di kasus itu. Sehingga, dugaan-dugaan yang berseliweran tidak menjadi beban moral bagi pihak-pihak yang tak terlibat kasus e-KTP.
"Kalaupun ada kemarin yang terlibat, segerakan jangan dipilih-pilih. Saya apresiasi positif KPK yang memainkan ini di 2017, karena kalau di 2018 bisa dibaca politisasi. KPK sekarang ini hebat sekali, bergerak dalam keheningan, tapi timingnya pas," tutur dia.
Karenanya, nama-nama yang terkonfirmasi betul-betul terlibat dan menerima uang e-KTP harus segera ditindak. Hal itu juga demi menghindari dugaan pemolitikkan kasus e-KTP-
"Kalau bisa segerakan, jangan sampai maju terus dia di 2018, 2019. Nantinya KPK ini ikut-ikutan politik. Tapi KPK hebat," tegas anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Program e-KTP Bermasalah, Pak Jokowi Minta Maaf
Redaktur : Tim Redaksi