jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) teemasuk salah satu lembaga yang getol mengingatkan potensi penyimpangan mega proyek Kartu Tanda Pendudul Elektronik atau e-KTP.
Peneliti ICW Tama S Langkun bahkan masih ingat sekitar 2011, pihaknya bertemu pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas potensi penyimpangan e-KTP, termasuk dengan Irman yang kini menjadi terdakwa.
BACA JUGA: Program e-KTP Bermasalah, Pak Jokowi Minta Maaf
Terakhir, sekitar September 2011, Tama bersama Irman menjadi nara sumber dalam diskusi bertajuk Repotnya e-KTP yang diadakan Sindo Trijaya.
"Saya ingat meteri yang saya sampaikan tidak keluar dari masalah pengadaan barang dan jasa, pelanggaran-pelanggaran dalam tender. Lalu soal implementasinya," ujar Tama, saat diskusi Sindo Trijaya bertajuk Samber Gledek e-KTP di Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).
BACA JUGA: Sidang e-KTP Mencurigakan, Jangan-Jangan Ada Intervensi
Tama mengatakan, sejak awal sudah diprediksi bahwa kasus senilai Rp 5,9 triliun itu akan bermasalah. Apalagi dari target penyelesaian proyek hanya ditetapkan waktu dua tahun.
Idealnya, kata dia, implementasi pengadaan e-KTP dari awal sampai akhir tidak akan runtas dalam dua tahun. Sebab, melakukan pencatatan identitas seluruh penduduk tidak mudah. Belum lagi pembuatan sistem pengamanan NIK.
BACA JUGA: Marzuki Alie Akui Kepintaran KPK Usut Proyek e-KTP
"Sudah diprediksi akan banyak persoalan. Itu pekerjaan sangat besar yang tidak mungkin selesai dua tahun. Apalagi pencatatan identitas penduduk sampai data basenya digabungkan," tutur Tama.
Dia juga masih ingat saat itu, Mendagri Gamawan Fauzi sampai mengeluarkan pernyataan akan mundur dari jabatan jika proyek itu tak selesai dalam dua tahun (multiyears 2011-2012).
"Faktanya sampai sekarang ribuan orang masih belum punya e-KTP. Padahal kalau lihat kontrak bunyinya ada soal pencatatan, pemutakhiran data dan kapan proyek selesai. Menurut saya ini belum selesai. Dari awal perencanaannya ambisius," tegas dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenang Saja, Papa Lebih Kaya di Penjara daripada Dinas
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam