jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo merasa perlu minta maaf soal program pemerintah tentang kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengantongi e-KTP lantasan proses pengadaannya bermasalah.
Jokowi -panggilan beken Presiden Joko Widodo- mengatakan, sampat saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang masih melanjutkan program e-KTP. Namun, kasus korupsi e-KTP yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang menjadi persoalan tersendiri.
BACA JUGA: Sidang e-KTP Mencurigakan, Jangan-Jangan Ada Intervensi
“Ini juga ada problem, kami harus buka juga kan. Karena ada masalah e-KTP ini, sehingga di Kemendagri sekarang semuanya ragu-ragu, resah melakukan sesuatu, karena juga takut," kata Jokowi di sela-sela pembukaan Furnitur Expo di JICC Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (11/3).
Jokowi menuturkan, sudah 32 pegawai Kemendagri yang harus bolak-balik menjalani pemeriksaan di KPK. Proses hukum ternyata membuat pengadaan blangko e-KTP tersendat.
BACA JUGA: Marzuki Alie Akui Kepintaran KPK Usut Proyek e-KTP
“Jadi kalau ada kekurangan blangko, masalah hambatan itu imbas dari problem e-KTP. Jadi kami mohon maaf kalau masih ada problem seperti itu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Pada kesempatan itu, Jokowi mengharapkan KPK bertindak profesional dalam mengusut e-KTP. "Saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini," pungkas presiden.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tenang Saja, Papa Lebih Kaya di Penjara daripada Dinas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Sebut Kasus e-KTP Masalah Besar
Redaktur : Tim Redaksi