jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai APBN 2016 yang telah disahkan DPR bersama Pemerintah tanggal 30 Oktober 2015 belum pro rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ical di depan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada acara seminar Pembangunan Indonesia bertajuk “Kemampuan Pemenuhan Target Pembangunan di APBN 2016” di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Kuncinya Kreatif...
Dalam pidatonya, Ical mengkritik postur APBN 2016 karena tidak realistis. Ical juga mengkritik tentang politik subsidi pemerintah yang masih condong pada subsidi energi dibanding subsidi sektor penguatan ketahanan pangan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.
Menurut mantan Menko Kesra itu, mengingatkan perlunya memberi catatan kritis terhadap belanja yang bertujuan untuk mewujudkan target pembangunan, meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui Kementerian Pendidikan serta Kementerian Kesehatan.
“Anggaran untuk Kementerian Kesehatan meningkat signifikan. Jika di APBNP 2015 hanya Rp51,3 triliun, pada APBN 2016 naik menjadi Rp63,5 triliun atau mengalami kenaikan 23 persen. Sayangnya untuk anggaran pendidikan mengalami penurunan dari Rp53,3 triliun (APBNP 2015) menjadi Rp49,2 triliun (APBN 2016) atau turun 7,69 persen,” kata Ical.
BACA JUGA: Kemenperin Tunggu Hasil Review BPKP terkait Harga Satuan Tower
Anggaran sektor pertanian tak luput dari pengamatannya. Menurut Ical, anggaran Kementerian Pertanian turun sebesar Rp1,8 triliun (3,96 persen) dari sebelumnya Rp32,8 triliun.
Ical juga mengatakan alokasi PMN (penyertaan modal negara) di BUMN yang semakin besar tidak diimbangi dengan kesiapan manajemen BUMN penerima PMN. Pada sisi lain, penerimaan negara hanya mampu menutup 87 persen dari belanja negara.
BACA JUGA: Kinerja Dirjen Pajak Jeblok, Penerimaan Negara Anjlok
“Itu sebabnya Golkar bersikap agar PMN ditunda dan dibahas lagi melalui APBNP 2016,” katanya.
Pada bagian lain, Ical mengatakan meski APBN 2016 belum pro rakyat, namun secara obyektif Partai Golkar mengakui pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan pemerataan pembangunan.
“Alokasi transfer dana ke daerah dan dana desa jumlahnya cukup besar mencapai Rp770,2 triliun atau setara 98,23 persen total belanja kementerian lembaga,” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadapi MEA, Menkop Minta Pengusaha Besar Jangan Caplok Usaha Kecil
Redaktur : Tim Redaksi