jpnn.com - JAKARTA - Kasus kewarganegaraan ganda Menteri BUMN Rini Soemarno kembali diungkit oleh politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu seiring mencuatnya kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga dilakukan mantan Ketua Tim Transisi itu.
Bahkan, Masinton meminta Presiden Jokowi segera bersikap atas kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Menteri Rini
BACA JUGA: Kaum Muda Ingin Priboemi Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
“Presiden harus bersikap karena negara kecolongan. Harus dievaluasi, ya digantilah,” kata Anggota Komisi III DPR itu di gedung Parlemen Jakarta, Senin (29/6).
Ia menyatakan sesuai Undang-undang seorang pejabat negara tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Sebab, loyalitasnya harus tunggal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
BACA JUGA: Jokowi Larang TNI/Polri Impor Kapal
Masinton juga menyebutkan dengan kembali dipilihnya Rini menjadi Menteri, maka negara sudah dua kali kecolongan. Karenanya dia mempertanyakan kredibilitas Badan Intelijen Negara dalam memverifikasi status kewarganegaraan Rini.
“Negara kecolongan karena itu seharusnya BIN sudah menverifikasi status kewarganegaraan Rini sejak awal. Rini sudah dua kali jadi menteri, yang kecolongan BIN,” tegas anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
BACA JUGA: Kemenhub Ajukan Empat Maskapai Ini Bisa Terbangi Uni Eropa
Rini yang memiliki nama lengkap Mariani Soemarno lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Amerika Serikat adalah penganut prinsip kewarganegaraan ius soli, yakni hak kewarganegaraan individu berdasarkan wilayah tempat dia dilahirkan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Serentak Jangan Korbankan Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi