jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Profesor Hendrawan Supratikno menyampaikan kritik terhadap APBN Perubahan 2015 yang diajukan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke DPR. Pertama, terkait dengan penerbitan surat utang negara (SUN) oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Mengapa pemerintahan Jokowi mengeluarkan surat pengakuan utang lebih besar daripada nominal SUN yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2).
BACA JUGA: Kompolnas: Budi Waseso Oke Tuh
Padahal, lanjut anggota Komisi VI DPR itu, PDIP maunya lebih mengedepankan kemandirian.
"Kenapa malah hutang jadi lebih diperbanyak," ujar anak buah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
BACA JUGA: Andi Widjajanto Perintahkan Tjahjo Keluarkan Edaran Cara Sebut Jokowi
Kritikan kedua, kata Hendrawan, begitu kuatnya kemauan pemerintah untuk bernegosiasi dengan DPR agar penyertaan modal negara (PMN) dalam BUMN sebesar Rp72,9 triliun dipenuhi DPR.
"Untuk BUMN, terlihat pemerintah habis-habisan melobi DPR agar PMN dipenuhi. Mestinya pemerintah juga bersikap sama dalam memperjuangkan alokasi APBN untuk mendorong usaha makro dan mikro agar lebih maju," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Kompolnas Batasi Jumlah Calon Kapolri, Ini Alasannya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kembali ke Sistem Paket, UU Pilkada Bisa Digugat ke MK
Redaktur : Tim Redaksi