jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet beberapa hari lalu juga dikritik oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Effendi Simbolon.
Anak buah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu cenderung menyoroti masuknya dua menteri baru ke dalam Kabinet Kerja, yakni Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian dan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman.
BACA JUGA: Gubernur Ini Dapat Anugerah dari Presiden Karena Membuat UKM di Daerahnya Maju
Menurut Effendi, kedua nama ini akan sulit disatukan dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional, terutama bidang kemaritiman yang jadi fokus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Alasannya, Darmin dan Rizal punya mahzab berbeda.
"Kita sangat berharap bahwa keadaan ini akan lebih baik. Walaupun saya melihat ada yang agak anomali juga dari komposisi di Menko, antara Menko Perekonomian dengan Maritim. Apakah iya dua mahzab yang berbeda bisa dalam satu tim nakhoda di kabinet ini," kata Effendi di gedung DPR Jakarta, Jumat (14/8).
BACA JUGA: KPK Masih Bidik Tersangka Baru di Kasus Ini
Kritikan ini disampaikan Effendi menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR. Jokowi berharap perombakan kabinet yang dia lakukan dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud.
Namun, Effendi melihat tujuan reshuffle akan sulit terwujud karena perbedaan mahzab antara kedua menko di Kabinet Kerja. Karena menurut dia, Darmin cenderung punya mahzab neolib sementara Rizal kontra-neolib.
BACA JUGA: Suap Anggota Dewan, Bupati Muba dan Istri Jadi Tersangka
"Kalau dengan masing-masing mahzabnya, Darmin dengan mahzab cenderung ke neolib, Rizal Ramli yang cenderung kontra-neolib, apakah ini diketahui presiden," katanya bertanya-tanya.
Hal tersebut menurut Effendi membingungkan, karena dua Menko pada pos ekonomi makro dan mikro punya mahzab berbeda. Kecuali, tambah Effendi, Darmin dan Rizal bisa mengikuti tren presiden, yang kebijakannya mulai dirasuki mahzab ekonomi liberal. Sebagai contoh, melepas harga BBM ke mekanisme pasar.
"Ini yang sebenarnya cikal bakal membuat karut-marutnya perekonomian kita. Bahwa mahzab ekonomi liberal merasuk pada (kebijakan) ekonomi yang digunakan Pak Jokowi. Inikan ambivalen dengan nawacita yang dicanangkan. Jadi nawacitanya apa, implementasinya apa," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Perintahkan Kasatwil Tingkatkan Pengamanan di Hari Kemerdekaan
Redaktur : Tim Redaksi