jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko Saiful Huda Ems menyarankan KPK untuk memburu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Permintannya itu terkait kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
BACA JUGA: Elektabilitas Airlangga Teratas, tetapi Gibran Mengejutkan, AHY dan Anies Lewat
Saeful mengatakan KPK harus serius memeriksa dua anak buah AHY yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), yakni Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.
"Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada hajatan Partai Demokrat entah itu Musda, Muscab, ataupun Pilkada, para kader yang akan ikut berkompetisi menjadi ketua DPD, DPC, atau kepala daerah, diharuskan menyetor sejumlah uang ke DPP," kata dia dalam siaran pers, Minggu (16/1).
BACA JUGA: Dasco Sindir Ketum Karbitan, Anak Buah AHY Langsung Merespons Panjang Lebar
Uang setoran itu, kata Saeful, sebagai bentuk upeti politik agar direstui oleh DPP Partai Demokrat yang berada dalam kendali AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saeful juga menerangkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengamini adanya praktik mahar politik dari kader terhadap partai politik apabila ingin mengikuti kontestasi.
BACA JUGA: Leo Lelo: Hormati Keputusan AHY Soal Pemilihan Ketua DPD PD NTT
Saeful meminta KPK serius mendalami hal tersebut. Terlebih, transaksi suap antara pihak swasta dengan Abdul terjadi di Jakarta.
"Patut diduga untuk keperluan menyetor uang hasil korupsinya ke DPP Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinan Trio Cikeas," kata dia.
Saeful juga mendesak KPK menelusuri ke mana aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Abdul dan Nur Afifah, apalagi jika mengalirnya ke DPP Partai Demokrat.
"Kami pun bertanya-tanya, adakah kemungkinan KPK akan turut pula memburu atau setidaknya memanggil AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat, versi pemuja Trio Cikeas untuk dimintai keterangannya?" kata dia.
Apalagi, kata Saeful, AHY selaku putra SBY menunjukkan keinginannya untuk maju di Pilpres 2024.
Dia menganggap AHY membutuhkan dana besar untuk mengikuti kontestasi itu.
"Semuanya mungkin saja terjadi, tetapi satu yang pasti, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang mendukung penuh pemberantasan korupsi, kami kader Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas aliran dana korupsi di Penajam Paser Utara Kaltim ini," kata dia.
Saeful juga menyarankan apabila KPK sudah memiliki bukti, maka jangan gentar untuk mengusut hingga ke sumber markas gerombolan Abdul dan Nur Afifah di Jakarta.
"Jangan sampai terjadi lagi korupsi gila-gilaan dilakukan secara masif di berbagai daerah hanya karena pengurus pusatnya selalu memaksa setoran. Bangsa ini sudah trauma oleh korupsi Hambalang, kejahatan ini sudah harus segera dihentikan," tegas Saeful. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Adil
Reporter : Fathan Sinaga