jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyoroti rencana Kementerian BUMN membentuk holding terhadap perusahaan perbankan pelat merah, yakni bank BTN, BRI, BNI, dan Mandiri.
"Kita perlu mewaspadai isu pembentukan holding BUMN itu. Perlu kajian yang komprehensif dan terintegrasi agar jangan sampai mengganggu profesionalitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan BUMN sebagai amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Heri di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (14/9).
BACA JUGA: Ketua HIPMI Tuding Bank BUMN Lebih Utamakan Warga Asing
Dengan adanya holding, lanjutnya, dikhawatirkan BUMN bisa lebih terpuruk. Untuk diketahui, Data dari ditjen Kekayaan Negara berdasarkan hasil audit 31 Desember 2015, aset BUMN sekitar 5.752 triliun, dengan hutang sekitar 3.767 triliun, dan ekuitasnya hanya sebesar 1.732 triliun.
Menurut politikus Gerindra itu, masalah BUMN secara umum adalah pengelolaan yang masih sarat kepentingan dan jauh dari profesionalitas serta masih kurangnya kreatifitas positif, karena terbentur dengan aturan dan peraturan yang mengatur sebatas badan usaha.
BACA JUGA: Dukung PON XIX Jabar, PLN Alokasikan Rp 18,2 miliar
"Pemerintah yang ngotot dan gembar gembor akan bikin holding BUMN akhir-akhir ini bisa memunculkan pertanyaan. Ada apa? Jangan-jangan ada "hidden agenda" di sana. Karena itu publik mesti mengawal betul wacana tersebut," ujar Heri.
Perlu dicatat, katanya, holding punya banyak dampak negatif seperti adanya potensi kerugian, penghilangan aset, korupsi dan usaha-usaha untuk mengarahkan BUMN untuk kepentingan tertentu di luar tujuan yang benar.
BACA JUGA: Wuaduh..80 Persen KUR Salah Sasaran
"Saya mengharapkan pemerintah lebih fokus kepada perbaikan BUMN secara menyeluruh dan tuntas, bukan sebatas pemberian penyertaan modal negara saja," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Segera Luncurkan Uang NKRI Dengan Desain Baru
Redaktur : Tim Redaksi