jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fuad Bawazier menilai pemerintahan Joko Widodo dan aparat penegak hukum tidak berdaya menghadapi mafia pembakar hutan dan lahan di Sumatera.
Menurut Fuad, kasus yang terjadi selama 17 tahun belakangan ini, sebenarnya amat sederhana dan mudah dicegah kalau pemerintah saja berani melawan para mafia tersebut.
BACA JUGA: Oknum Penyidik BNN Terlibat Narkoba, Ini Komentar Anak Buah Buwas
“Kalau pemerintah serius mau mencegah pembakarr hutan atau lahan, mudah kok. Bikin Perppu yang isinya antara lain menegaskan bahwa semua lahan yang terbakar atau dibakar otomatis diambil alih negara,” kata Fuad Bawazier, di Jakarta, Senin (21/9).
Menurut Fuad, kalau Perppu itu diterbitkan Jokowi, maka pasti tidak ada lagi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pengusaha.
BACA JUGA: BRAVO! Dua Sukhoi TNI AU Sukses Usir Pesawat Asing Hingga Kocar-kacir
“Tapi lihat, apa yang dilakukan pemerintah selama ini, yang berpura-pura membuat pernyataan tegas dengan mengerahkan ribuan aparat penegak hukum dan mengancam akan menindak pembakar hutan serta akan mencabut izinnya bila terpaksa atau bila terbukti bersalah,” ujar mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini.
Pernyataan pemerintah seperti itu, menurut Fuad, tidak tegas dan bersayap. Hal itu hanya sekedar untuk konsumsi publik dalam negeri maupun luar negeri. Padahal apabila kebijakannya tegas dengan menerbitkan Perppu maka pasti akan didukung publik.
BACA JUGA: Kejagung Tahan Direktur RSUD Sultan Thaha
“Saya menangkap pernyataan dan langkah-langkah pemerintah itu hanya pura-pura saja, sebab sebenarnya takut atau merasa tidak enak dengan mafia hutan,” kata Fuad.
Dia yakin, kebakaran hutan yang terjadi sekitar 17 tahun belakangan ini bukan hal biasa. Fakta bahwa masih adanya asap tebal, sebetulnya sudah memenuhi kondisi 'kegentingan yang memaksa' untuk menerbitkan Perppu.
Akibat tidak adanya ketegasan pemerintah menangani masalah kebakaran, menurut Fuad, telah berimbas kepada krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
“Buktinya, paket Kebijakan Ekonomi Jokowi tidak mendapat respon positif oleh pasar karena pasar sudah tidak percaya pada keseriusan dan komitmen pemerintah,” tegas Fuad Bawazier.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Desa di Perbatasan jadi Beranda NKRI
Redaktur : Tim Redaksi