jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia mendapat kecaman dari internasional terkait kebijakan mengeksekusi mati para narapidana berkebangsaan asing, terutama yang tersangkut kasus narkotika dan obat terlarang.
Protes berdatangan mulai dari Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, PM Australia dan terakhir Pemerintah Brasil yang menolak surat kepercayaan yang dibawa Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto.
BACA JUGA: Jokowi Pindah ke Bogor, Warga Pertanyakan Istana Open
Melihat perkembangan itu, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, menilai Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi rencana hukuman mati tahap dua.
"Apakah dari daftar orang yang sudah diputus hukuman mati oleh Pengadilan dan segera akan dieksekusi oleh Kejaksaan, ada orang yang bukan gembong atau bandar narkoba, atau orang yang bukan tokoh penting dari sindikat narkoba?" kata Martin kepada RMOL, Minggu (22/2).
BACA JUGA: Publik Menunggu Sikap Tegas Ruki terkait Kasus BG
Menurut anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini, jika terpidana tersebut diketahui hanya kurir narkoba atau sekadar ikut-ikutan dalam bisnis narkoba, atau baru satu-dua kali tertangkap dalam kasus narkoba, presiden perlu menunda hukuman mati kepada mereka.
"Saya kira presiden perlu menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap mereka," ucapnya.
BACA JUGA: 50 Anggota Polri Siap Ikut Seleksi Penyidik KPK
Akan tetapi, kepada bandar atau gembong narkoba atau yang sudah berkali-kali dihukum karena mengedarkan narkoba, Martin tegaskan negara tidak perlu ragu melaksanakan hukuman mati.
"Kita menghukum mati seseorang bukan karena kewarganegaraannya, tapi karena perbuatannya. Kita harus menjawab dengan tegas ke negara-negara lain yang memprotes, bahwa akibat dari narkoba ini jutaan rakyat kita, khususnya generasi muda, telah menjadi korban," tutup Martin. (rmo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moeldoko Ingatkan Resimen Mahasiswa Harus Siap Bela Negara
Redaktur : Tim Redaksi