jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan, meragukan efektivitas paket kebijakan ekonomi jilid IV yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu menilai formula tersebut masih belum berpihak kepada pekerja, pelaku UKM (usaha kecil menengah).
Dikatakan Heri, dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV pemerintah fokus pada 3 hal. Pertama, peningkatan kesejahteraan pekerja. Di sini, pemerintah membuat formula pengupahan baru. Kedua, kebijakan KUR yang yang murah dan luas. Ketiga, mendorong ekspor untuk cegah PHK.
BACA JUGA: DPR Potong Anggaran Kementerian ESDM
"Sepintas, tiga hal itu kedengarannya bagus. Tapi, realisasinya masih harus diuji. Jangan sampai terdengar "keren" di telinga, tapi realisasinya "loyo"," ujar Heri di gedung DPR Jakarta, Senin (19/10).
Dia mengurai soal pengupahan yang mulai dikritik karena dianggap tidak berpihak kepada pekerja. Saat ini, harga-harga sudah terlanjur naik tinggi sehingga tidak berimbang dengan pendapatan. Persoalan berikutnya, sistem itu belum mengakomodir tenaga kerja sektor informal yang mencapai lebih dari 60 persen.
BACA JUGA: Asap Kepung Indonesia, Ini Buktinya...
Selanjutnya, terkait KUR. Penurunan bunga KUR tidak cukup untuk meningkatkan daya saing UKM. Soal lain yang tidak kalah penting adalah alasan klise terkait kemudahan dan keleluasaan akses KUR. Hal itu sering menjadi keluhan di kalangan UKM, selama ini kalangan UKM justru sulit mengakses KUR karena dianggap belum bankable.
Kalangan UKM juga mengaku kesulitan memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan perbankan. Ini ber-efek pada penyaluran KUR yang belum optimal yang dibuktikan dengan realisasi penyaluran KUR bank-bank nasional masih di bawah 5 persen.
BACA JUGA: Hayooo... Perkembangan Proyek Anak Pak JK Disinggung di DPR
Terakhir, soal kinerja ekspor untuk mencegah PHK. Heri menyebut, pemerintah seringkali beralasan bahwa lemahnya ekspor karena melambatnya perekonomian global. Jadi, kinerja ekspor menurun, baik migas maupun non-migas. Dan ini bisa berlangsung dalam waktu yang relatif panjang.
"Maka, sebetulnya, persoalan PHK itu tergantung seberapa jauh pemerintah memberi insentif kepada usaha-usaha agar tidak mem-PHK karyawan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pemerintah bisa menggenjot investasi yang diikuti dengan serapan tenaga kerja yang besar," ujarnya.
Namun, Heri melihat, sampai hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Investasi asing yang masuk tidak diikuti dengan serapan tenaga kerja lokal. Dalam triwulan terakhir, serapan tenaga kerja menurun 50 ribu orang. Ironisnya, tenaga kerja asing bisa masuk dan sudah mencapai 10 juta orang.
Secara overall, kata Heri, kebijakan ekonomi dari jilid ke jilid yang dikeluarkan pemerintah masih belum berpihak kepada pekerja, pelaku UKM dan IKM dan peningkatan daya saingnya.
"Yang terjadi justru pasar domestik sedang terancam oleh gempuran produk dan komoditi impor yang bisa leluasa masuk karena deregulasi besar-besaran oleh pemerintah. Karenanya, kebijakan ekonomi jilid 4 itu pantas diragukan efektifitasnya," pungkas Heri. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Kementerian ESDM Dipangkas DPR, Sudirman Said Pasrah
Redaktur : Tim Redaksi