jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan seharusnya elektabilitas petahana Presiden Joko Widodo sudah bisa menembus angka di atas 50 persen setelah dua tahun lebih memerintah.
Namun, dalam hasil sigi Media Survei Nasional (Median), elektabitas mantan gubernur DKI Jakarta itu hanya 36,2 persen dan tidak berbeda jauh dengan Prabowo yang memperoleh 23,2 persen. Karena itu, Nizar menegaskan, tidak ada masalah dengan perbedaan suara Prabowo dan sang petahana yang hanya 13 persen itu.
BACA JUGA: Ketukan Palu Fahri Hamzah Bikin Anak Buah Prabowo Kecewa
“Tapi, yang paling menarik angka yang stagnan Pak Jokowi yang dibawa 50 persen. Mestinya, incumbent yang memegang kendali pemerintahan dalam dua tahun setengah bisa naik 50 persen sampai 80 persen,” kata Anak buah Prabowo Subianto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Anggota Komisi V DPR ini menegaskan, di era Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, elektabilitas inkumben bisa menembus angka di atas 50 persen. Nizar pun melihat elektabilitas Jokowi yang tidak bisa di atas 50 persen itu karena ada berbagai persoalan.
BACA JUGA: Gerindra dan PKS Pecah Kongsi di Jabar? Ini Kata Fadli Zon
Menurut Nizar, fenomena di dalam survei itu diketahui ada kepuasan masyarakat yang tidak terpenuhi di era pemerintahan Jokowi terutama masalah lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Dia menegaskan, janji pemerintahan Jokowi membuka 10 juta lapangan pekerjaan tidak pernah ditepati. Justru sekarang ini malah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satunya, ujar Nizar, ancaman PHK 20 ribu pekerja terkait perubahan pembayaran manual ke e-money. Selain janji lapangan pekerjaan, Nizar berujar, penyebab lainnya karena kebijakan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta demokrasi yang tidak sebebas undang-undang.
BACA JUGA: Jangan Remehkan Bahaya Kehadiran Komunisme
“Karena sekarang coba bisa dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dirilis Kemenkeu tidak ekuivalen dengan keadaan di bawah. “Kepercayaan publik terhadap pemerintah itu masih kurang,” kata Nizar lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan, survei itu juga akan dijadikan Gerindra sebagai ajang perbaikan. Ke depan, pihaknya akan memasukkan 6 Program Aksi yang dimiliki partai berlambang burung garuda ini. Antara lain, pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih, membangun infrastruktur, dan sumber daya alam untuk keperluan masyarakat serta lainnya.
Kader-kader Gerindra harus mematuhi 6 Program Aksi itu, sehingga dalam satu dua bulan ke depan hingga 2019 nanti perlahan-lahan kurva elektablititas akan naik.
“Jadi, survei Median juga sebagai masukan bagi kami untuk mengetahui apa penyebab turunnya (elektabilitas Prabowo),” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, hasil survei Median bertema “Pilpres 2019: Jokowi atau Prabowo atau Figur Alternatif” menyatakan 40,6 persen responden menginginkan adanya calon presiden alternatif selain Prabowo dan Jokowi. Hal ini dikarenakan elektabilitas Jokowi dan Prabowo tidak mencapai 50 persen. Jokowi hanya meraih 36,2 persen dan Prabowo 23,2 persen.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Yakin Kelompok Eks PKI Punya Agenda Besar
Redaktur & Reporter : Boy