jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria langsung bereaksi dan menagih jawaban dari Presiden Joko Widodo tentang siapa pelaku termasuk jenis undang-undang yang disebut Kepala Negara mengandung “titipan sponsor” dalam proses pembuatan di lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut Riza, Presiden Joko Widodo seharusnya membuka secara terang siapa saja pihak-pihak yang selama ini menjadi sponsor dalam pembuatan Undang-Undang dimaksud.
BACA JUGA: Ini Harapan Jokowi di Hari Ultah ke-46 KORPRI
“Kalau Presiden menyampaikan banyak titipan sponsor, maka sebaiknya Presiden menyebut secara jelas siapa sponsornya. Dia sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, sebutkan mana undang-undangnya? Pasalnya? Sponsornya siapa?" ucap Riza di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (29/11).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi sempat menyindir proses pembuatan undang-undang di legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi menyebut banyak undang-undang yang mengandung "titipan sponsor”. Sindiran kali ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11/2017) malam.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sindir Balik ke Jokowi, Pedas!
Terkait hal itu, politikus Gerindra ini tidak ingin Presiden Ketujuh RI tersebut berbicara tanpa data, sehingga menimbulkan polemik dan kegaduhan. Apalagi UU dibuat antara pemerintah dan DPR.
"Kalau ada sponsor berarti pemerintah terlibat dong. Terlibat dalam memasukkan sponsor. Mana bisa DPR buat UU sendiri. Domainnya lebih banyak pemerintah dari DPR dalam membuat UU. Jokowi harus tahu itu," tegas anak buah Prabowo di Partai Gerindra itu.
BACA JUGA: Setelah Fahri Hamzah, Giliran Zul Merespons Sindiran Jokowi
Di sisi lain, tambahnya, pernyataan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden justru merendahkan wibawa pemerintah yang punya dominasi dalam proses lahirnya produk UU.
“Itu pernyataan yang merendahkan martabat pemerintah sendiri. Berarti pemerintah yang membawa masuk sponsor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga membalas sindiran dari Presiden Jokowi.
Fahri justru langsung membalas pernyataan Jokowi dengan sindiran yang lebih keras. “Selama ini RUU di bawah (diusulkan, red) pemerintah kental sponsor. Sebaliknya yang dari DPR lebih aspiratif rakyat,” kata Fahri Hamzah, Rabu (29/11).
Ketika diminta untuk menyebutkan contoh RUU dari pemerintah yang dianggap kental sponsor atau merupakan pesanan sponsor, Fahri Hamzah hanya menjawab diplomatis.
“Proses berpikirnya: Kalau ke DPR memang DPR adalah lembaga yang menyerap aspirasi rakyat. Kalau pemerintah tidak. Maka yang datang (dari pemerintah, red) itu semua sponsor, bukan rakyat,” kata politikus PKS ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Palsu Serang Bang Sandi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam