Anak Buah Prabowo Yakini Uang Pajak Bisa Naik Tanpa Tax Amnestsy

Sabtu, 20 Februari 2016 – 14:41 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra M Nizar Zahro. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Gerindra M Nizar Zahro mengkritik keinginan pemerintah meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Menurutnya, upaya menggenjot penerimaan pajak bisa dilakukan tanpa tax amnesty.

Nizar mengatakan, sebenarnya ada dua solusi yang bisa ditempuh pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak. Pertama adalah penindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan perpajakan.

BACA JUGA: Pria Nikahi Wanita Belum Tentu Normal soal Orientasi Seksual

Menurutnya, persoalan mendasar yang dihadapi sektor pajak adalah kejahatan perpajakan yang sering dilakukan oleh korporasi dan pengusaha. "Ini yang mendorong realisasi penerimaan pajak selalu di bawah potensi pajak yang ada saat ini. Kelemahannya ada pada ketidaktegasan pemerintah dalam melakukan penindakan," kata Nizar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/2).

Untuk itu, katanya, pemerintah mestinya bisa meningkatkan penindakan terhadap pelaku kejahatan perpajakan. Apalagi saat ini sudah ada Satgas Pengamanan Penerimaan Negara yang bisa dijadikan instrumen untuk mengejar korporasi dan pengusaha pengemplang pajak.

BACA JUGA: Kata Tantowi, Artis dan Politikus Itu...

Opsi kedua, katanya, pemerintah harus fokus pada perbaikan sistem kelembagaan, sistem administrasi perpajakan dan penataan regulasi. Pasalnya, menggenjot pendapatan pajak tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya periodik dan cenderung pragmatis seperti menggunakan kebijakan tax amnesty.

"Namun harus dilakukan dengan cara yang komprehensif dan sistematis dari hulu hingga ke hilir, yakni dari proses kebijakan yang baik, infrastruktur cukup serta sumber daya manusia yang cakap," pungkas anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.

BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Beber Kegagalan Pemerintah saat Tax Amnesty

RUU Tax Amnesty sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016.  Namun, belum semua fraksi menyetujuinya termasuk Partai Gerindra.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Anies: Masalah Pendidikan Tanggung Jawab Pemda


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler