jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan banyak urusan pendidikan yang sudah didelegasikan ke pemerintah daerah. Sayangnya, masyarakat masih menganggap urusan pendidikan tanggung jawab pusat.
“Sejak desentralisasi pemerintahan pada 2001, sebagian otoritas pendidikan dilimpahkan ke pemda. Namun yang terjadi, hingga sekarang sebagian besar masyarakat mengadukan semua masalah pendidikan ke pemerintah pusat (Kemendikbud), bukan menuntut ke pemda,” tutur Menteri Anies, Sabtu (20/2).
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Politikus PDIP ke Oknum DPR
Ketidaktahuan masyarakat bahwa sebagian urusan pendidikan sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah adalah akibat kurang maksimalnya komunikasi dan arus informasi ke publik tentang desentralisasi pemerintahan. Padahal jika masyarakat paham, maka tuntutan yang muncul dari masyarakat tidak hanya ditujukan ke pemerintah pusat, melainkan juga ke pemerintah daerah.
“Kami ingin mengedukasi publik, membangun ekosistem pendidikan. Masyarakat seharusnya juga menuntut pemerintah daerah supaya lingkungan terlibat dan mendorong peningkatan mutu pendidikan,” terang Mendikbud.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Lion Air Tergelincir, Juanda Ditutup
BACA JUGA: Ketika, Musik dan Film Lebih Menarik dari Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... 9 Alasan Kenapa Indonesia Darurat LGBT
Redaktur : Tim Redaksi