jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra M.Nizar Zahro terus mengritisi keberadaan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang sudah ditetapkan jadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2016 di DPR.
Pasalnya, RUU tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Karena itu, menurutnya, harus mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Apalagi rencana memperluas cakupannya, hingga pada para pelaku kejahatan finansial seperti korupsi, pencucian uang.
BACA JUGA: Menteri Anies: Masalah Pendidikan Tanggung Jawab Pemda
Selain itu, tax amnesty paradoks terhadap target penerimaan pajak bila berpijak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yang menetapkan peningkatan tax ratio sebesar 16% dan target pemerintah 2015 yang menetapkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.296 triliun.
"Kebijakan tax amnesty ini sebenarnya bertolak belakang dari strategi pemerintah untuk mengenjot penerimaan pajak," kata Nizar, saat dihubungi pada Sabtu (20/2).
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Politikus PDIP ke Oknum DPR
Di sisi lain, pemerintah selama ini sudah dua kali melakukan kebijakan tax amnesty yaitu 1984 dan 2008. Kebijakan pada 1984 menurutnya bisa dikatakan gagal total karena tidak diikuti oleh kebijakan lain. Terutama kebijakan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang merupakan landasan dasar keberhasilan tax amnesty.
Kemudian, bila dilihat dari data yang di rilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ada sekitar Rp. 77,3 triliun yang masuk ke dalam piutang pajak. Artinya, bila dilakukan tax amnesty maka akan ada sebesar Rp. 77,3 triliun yang akan dihapuskan piutang pajaknya.
BACA JUGA: Lion Air Tergelincir, Juanda Ditutup
"Jumlah ini sangat signifikan kalau dikonversi secara agregatif terhadap target penerimaan pajak tahun 2015," ujar Anggota Komisi V DPR itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketika, Musik dan Film Lebih Menarik dari Politik
Redaktur : Tim Redaksi