jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyayangkan langkah DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lebih disayangkan lagi, fraksi pendukung Pansus Angket KPK justru dari partai-partai penyokong pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Sayangnya justru pengusung angket lebih banyak partai-partai yang menjadi pendukung Presiden Joko Widodo," kata Didi dalam keterangannya, Jumat (7/7).
BACA JUGA: Tinggalkan Ankara, Jokowi Lanjutkan Perjalanan Menuju Hamburg
Didi mengatakan, masa kekuasaan Presiden Joko Widodo tersisa dua tahun lagi. Namun, katanya, dalam situasi yang merugikan KPK itu Presiden Jokowi belum menunjukkan niat dan tanda-tanda untuk memenuhi janjinya untuk memperkuat lembaga antikorupsi tersebut.
Menurut Didi, publik tentu tidak lupa saat Jokowi begitu bersemangat mengumbar janji pada kampanye 2014 untuk menambah jumlah penyidik KPK hingga 10 kali lipat. "Ide yg sebenarnya sangat baik demi penguatan KPK," katanya.
BACA JUGA: Indonesia-Turki Sepakat Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan
Karenanya Didi mengaku tidak habis pikir andai yang ada di benak para inisiator angket yang menganggap korupsi bukan kejahatan luar biasa sehingga dengan penuh semangat beramai-ramai mencari-cari kesalahan lembaga antirasuah itu. "Bahkan hendak dibonsai. Ada apa sesungguhnya yang ada di benak para inisiator ini?" tegasnya.
Mantan anggota Komisi III DPR itu mempertanyakan alasan Pansus Angket KPK tetap ngotot bergerak ke arah yang tak jelas. "Kalau terus begini maka kemarahan besar publik tinggal menunggu bom waktu," pungkas anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat itu.(boy/jpnn)
BACA JUGA: Oalah, Gara-Gara Barang Bukti, Mantan Kasat Narkoba Polres Bintan Ditahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan yang Tidak Korup Dituduh Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi