jpnn.com - JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman menegaskan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI merupakan alat negara. TNI dan Polri bukan alat kekuasaan.
Karenanya Benny menegaskan, tidak semua perintah presiden bisa dilaksanakan oleh TNI dan Polri.
BACA JUGA: Lagi, Presiden Berjanji Tak Intervensi Kasus Ahok
Menurut dia, ada empat katagori perintah presiden yang tidak mesti diikuti oleh TNI dan Polri.
"Karena TNI dan Kepolisian adalah alat negara, maka hemat saya TNI dan Polri wajib menolak perintah presiden dalam hal perintah presiden yang melanggar hukum dan konstitusi," kata Benny saat diskusi diskusi bertajuk "TNI dan Polri, Alat Negara atau Alat Kekuasaan? (Membedah Wacana Pergantian Panglima TNI Dan Kepala Polri Sebelum Masa Pensiun)" di Jakarta, Minggu (13/11).
BACA JUGA: Catat, Pak Tedjo Sebut Presiden Bukan Panglima Tertinggi TNI
Benny menegaskan, wajib ditolak perintah presiden yang tidak memiliki landasan hukum.
Politikus senior Partai Demokrat itu juga mengatakan, TNI dan Polri harus menolak perintah presiden kalau menyimpang jauh dari konstitusi.
BACA JUGA: Mendagri Langsung Utus Anak Buah ke Samarinda
"Jika TNI dan Polri diperalat untuk kekuasaan presiden atau kepentingan politik wajib ditolak," ujar Benny.
Misalnya, ia mencontohkan, perintah untuk mendukung mensukseskan partai politik atau calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
Menurut dia, kalau perintah-perintah ini ditolak bukan masuk dalam perbuatan pembangkangan kepada kepala negara.
"Empat katagori ini bukan pembangkangan," tegasnya.
Benny kembali mengajak untuk mengingat selalu bahwa TNI dan Polri adalah alat negara.
"Bukan alat kekuasaan, bukan sekadar melaksanakan perintah presiden," pungkas anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Syukur Ada BPJS Kesehatan, Penderita Kanker Rahim Dioperasi Tanpa Biaya
Redaktur : Tim Redaksi