jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menuding ada lawan politik yang memainkan isu menurunnya daya beli demi kepentingan pemilu 2019. Agus mengatakan, di era pemerintahan Jokowi memang ada penurunan daya beli khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Menurut dia, indikator ekonomi jelas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan Jokowi turun. Agus menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), laju pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.
BACA JUGA: Jokowi Tak Percaya Daya Beli Menurun, Nih Buktinya
Sedangkan era Jokowi sekarang hanya 4-5 persen saja. Agus pun meyakini penurunan daya beli masyarakat tentu ada hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi.
“Kalau daya beli masyarakat adalah efek daripada penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Kenapa laju pertumbuhan ekonomi ini menurun? Karena salah satunya daya beli masyarakatnya menurun,” kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).
BACA JUGA: Gubernur Kaltara: Pak Presiden Jokowi Memang Beda
Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, sah-sah saja Jokowi mengatakan ada lawan politik yang memainkan isu penurunan daya beli. Yang jelas, kata Agus, saat ini laju pertumbuhan ekonomi memang menurun.
Selain itu, pendapatan per kapita juga mengalami penurunan. “Bahkan yang naik kan utang,” tegasnya.
BACA JUGA: Bismillah, Para Kiai Tarekat Ingin Jokowi Bisa Dua Periode
Lebih lanjut Agus mengatakan, seharusnya kenaikan utang membuat laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. “Kita utang nambah tapi laju pertumbuhan ekonomi nggak nambah,” sindir Agus.
Karena itu Agus meminta para menteri pembantu Presiden Jokowi lebih serius dalam menggarap persoalan-persoalan perekonomian. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi harus diperkuat secara makro.
“Karena kami masih menganggap daya beli masyarakat menengah ke bawah menurun. Ini harus dikuatkan, karena ini yang bisa menolong perekonomian kita,” katanya.
Menurut dia, harus ada upaya penguatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian masyarakat memiliki uang untuk mengonsumsi produk dan jasa dalam negeri.
“Kalau tidak punya kemampuan membeli, tentu produk dan jasa dalam negeri tidak bisa terkonsumsi,” tegas anak buah SBY di Partai Demokrat itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Cecar Kabareskrim di Atas Panggung
Redaktur & Reporter : Boy