jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan respons keras terkait kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan senilai puluhan miliar yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memecat oknum anak buahnya yang diduga terlibat kasus suap Ditjen Pajak tersebut.
BACA JUGA: KPK Usut Dugaan Suap Miliaran Rupiah di Ditjen Pajak
Namun begitu, Heri Gunawan tetap meminta menkeu terbaik sedunia itu membersihkan Ditjen Pajak dari oknum-oknum yang memanipulasi pajak. Sri Mulyani menurutnya memiliki tanggung jawab menempatkan birokrasi yang bersih di lingkungan kementeriannya.
“Ini sungguh ironis. Negara sedang kekurangan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19, namun ada oknum di Ditjen Pajak yang menyalahgunakan wewenangnya untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok," kata Heri Gunawan dalam keterangan kepada JPNN.com, Rabu (3/3).
Legislator yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu mengingatkan bahwa APBN 2020 dan 2021 dipatok defisit Rp 1.000 triliunan. Defisit itu ditutup dengan menambah utang. Hingga Januari 2021 utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.233,14 triliun.
BACA JUGA: Sri Mulyani Pecat Oknum Pejabat Ditjen Pajak yang Terlibat Suap, Siapa Dia?
Karena itu dia mengecam tindakan oknum pejabat Ditjen Pajak yang diberi tugas untuk mengumpulkan pajak ternyata disusupi oknum-oknum yang menyelewengkan jabatan.
"Tindakan tidak bertanggung jawab tersebut tentunya sangat merugikan negara. Mungkin inilah salah satu jawaban kenapa selalu terjadi shortfall penerimaan pajak," lanjut politikus Gerindra ini.
BACA JUGA: Kesaksian Pak Mahfud tentang Sosok SD yang Ditangkap Tim Densus 88 di Jawa Timur
Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR itu mengatakan, Ditjen Pajak merupakan garda terdepan dalam pengumpulan pendapatan negara. Sudah instansi itu seharusnya diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas dan kapabilitas sehingga tidak terjadi shortfall pajak, penurunan tax ratio, apalagi suap.
Kasus dugaan suap yang sedang ditangani KPK ini menurutnya mengejutkan. Sebab, negara sudah memberikan tunjangan kinerja paling tinggi kepada pejabat Ditjen Pajak dibanding instansi pemerintah lainnya.
Atas terjadinya dugaan suap ini, serta kinerja Ditjen Pajak yang semakin menurun dibuktikan dengan shortfall dan penurunan tax ratio, maka saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan Dirjen Pajak Suryo Utomo.
"Jika sudah tidak mampu memimpin Ditjen Pajak sebaiknya mengundurkan diri saja," pungkas Hergun.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam