jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan pemerintah terus berupaya mereformasi sistem pajak di Indonesia.
Dia mengatakan pemerintah melaksanakan reformasi pajak sebagai bagian dari upaya menyehatkan APBN setelah tertekan akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: INDEF Sambut Baik Gagasan Maruf Amin Soal Zakat dan Pajak
Hal itu disampaikan saat memberikan keynote speech dalam acara 14th Annual Conference Asia-Pasific Tax Forum (APTF) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).
Suryo menyebutkan pengesahan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi salah satu capaian penting dalam reformasi tersebut.
BACA JUGA: Buka Annual Conference Asia-Pasific Tax Forum, Wapres Bicara soal Zakat dan Pajak
"Implementasi UU HPP penting sebagai bagian dari reformasi untuk memperkuat perekonomian dan penerimaan negara," kata Suryo.
Dia mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu melewati tekanan pandemi Covid-19 melalui optimalisasi peran APBN.
BACA JUGA: Wujudkan Satu Data Indonesia, Ganjar-Kemenkeu Jalin MoU di Sektor Pajak
Menurutnya, setelah pandemi teratasi, APBN perlu kembali disehatkan salah satunya melalui peningkatan penerimaan perpajakan.
Dia menjelaskan UU HPP memiliki ruang lingkup yang luas antara lain ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak karbon.
Meski demikian, lanjutnya, pemerintah tetap memberikan fasilitas untuk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas seperti bahan pangan pokok, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Dengan pembaruan coretax system dan penguatan penegakan hukum, diharapkan juga akan meningkatkan penerimaan pajak," tutur Suryo.
Asia Pacific Tax Forum ke-14 dihadiri oleh perwakilan otoritas, pengusaha, dan praktisipajak dari berbagai negara Asia Pasifik dan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ford Umumkan 6 Mobilnya dapat Insentif Pajak, Berikut Daftarnya
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra