jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) sontak menjadi perbincangan publik pasca-kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).
KLB tersebut telah menetapkan Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP) sebagai ketua Umum.
BACA JUGA: Kubu AHY Gugat 10 Orang di Balik KLB Demokrat, Siapa Saja?
Keputusan tersebut menimbulkan reaksi keras dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Moeldoko dituduh mengudeta kepemimpinan PD hasil Kongres V Jakarta tahun 2020.
Menanggapi dinamika politik di tubuh Partai Demokrat, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga justru menyoroti bagaimana hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
BACA JUGA: Partai Demokrat Sulsel Bakal Pecat Empat Kader yang Ikut KLB Deli Serdang
Jamiluddin menilai hubungan SBY dengan Presiden Jokowi selama ini relatif baik.
Sebab, SBY tidak pernah secara frontal mengkritik Jokowi.
BACA JUGA: AHY Gelar Doa Bersama untuk Bangsa, 6 Tokoh Agama Hadir
Namun, hubungan keduanya bakal memanas bila hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang mendapat pengakuan dari pemerintah.
“Kalau Jokowi melalui Menkum HAM mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, maka keberpihakan pemerintah sulit untuk dibantah. Hal ini akan memicu kemarahan SBY kepada Jokowi,” ungkap Jamiluddin, Jumat (12/3).
Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta itu, secara kasat mata KLB ini tidak memenuhi dasar hukum, baik UU Partai Politik maupun AD/ART Partai Demokrat.
Dia menduga jika hubungan SBY dan Jokowi memanas maka bakal membahayakan kondusivitas politik nasional.
Sebab, kata dia, pendukung SBY akan marah dan sulit dikendalikan.
Bagaimanapun, kata dia, suka tidak suka, baik Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki banyak pengikut.
“Kalau para pengikut kedua belah pihak turut terlibat dalam konflik, maka makin kacaulah politik nasional," ujar Jamiluddin.
Lebih lanjut, Jamiluddin menegaskan, kekacauan itu akan makin meluas apabila kelompok pro-demokrasi turut terlibat.
Namun, dia melihat pihak pro-demokrasi tampaknya lebih berpihak kepada Partai Demokrat.
Keberpihakan mereka karena melihat ancaman demokrasi di Indonesia begitu nyata.
Mereka ini, lanjut dia, selain militan, juga memiliki basis massa yang sangat besar.
“Jadi, kalau hubungan SBY dengan Jokowi memanas, dikhawatirkan terjadi eskalasi kekacauan politik dalam jangka panjang," katanya
Hal itu, kata Jamiluddin, tidak diinginkan. Pasalnya, akan merugikan bangsa dan negara tercinta.
Oleh karena itu, dia menyarankan Jokowi harus bijak dalam melihat hasil KLB Deli Serdang. Tujuannya, agar hubungan baiknya dengan SBY selama ini tetap terjaga.
Selain itu, akan membuat politik nasional tetap kondusif sehingga bangsa ini dapat fokus mengatasi Covid-19 dan terpuruknya ekonomi nasional.
Sebenarnya, lanjut dia, saat Jokowi maju pada Pilpres 2014, SBY juga tidak menyudutkan Jokowi. Bahkan SBY membebaskan kader Partai Demokrat untuk memilih Jokowi atau Prabowo.
Padahal, kata dia, bila saat itu SBY meminta kadernya memilih Prabowo, kemungkinan besar Jokowi tidak terpilih sebagai presiden.
Menurut dia, sikap SBY itu memungkinkan sebagian kader PD memilih dan turut mengantarkan Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014.
Lebih jauh, Jamiluddin mengatakan, kalau ada kritik yang dilayangkan SBY, hal itu bukan menyasar kepada Jokowi secara pribadi tetapi kebijakan pemerintahan Jokowi.
Dia menyebut kritik SBY selalu memberi solusi sehingga bersifat konstruktif.
Oleh karena itu, Jamiluddin berkesimpulan, SBY tampak akan berupaya menghormati Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
“Namun hubungan itu bisa saja memanas bila Jokowi melalui Menkum HAM mengesahkan hasil KLB Deli Serdang,” ujar Jamiluddin.(cr3/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama